Jatimpost.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret yang diselenggarakan pemerintah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Keputusan ini diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait kasus buron Harun Masiku.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Fahrul Muzaqqi, menilai langkah tersebut sebagai cara PDIP menunjukkan pengaruhnya di hadapan pemerintah dan masyarakat.
“Itu menunjukkan power dan sisi istimewa PDIP dan Bu Mega. Langkah politik dengan meminta kepala daerah PDIP menunda retret, saya rasa sebagai bentuk sisi kharismatik PDIP dan Megawati yang ingin ditunjukkan ke pemerintah juga publik,” kata Fahrul, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, instruksi tersebut menjadi pesan simbolis bahwa PDIP masih memiliki kekuatan besar, meskipun tidak lagi berada di lingkaran utama pemerintahan.
“Itu menunjukkan secara simbolis bahwa PDIP ini masih memiliki taring, masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam artian situasi pasca penetapan tersangka Sekjen Hasto, lantas ada langkah politik mengejutkan dengan menunda retreat,” jelasnya.
Fahrul juga menilai tindakan ini sebagai ajang unjuk kekuatan kepada pemerintah, menegaskan bahwa PDIP masih mampu mengendalikan dinamika politik nasional.
“Jadi Megawati ingin menunjukkan bahwa PDIP bukan partai sembarangan dan punya taring serta berpengaruh besar, bahkan masih mampu memainkan ritme politik nasional yang berlangsung,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fahrul menyebutkan bahwa dalam situasi ini, Presiden Prabowo Subianto, memiliki peran penting dalam meredam ketegangan yang terjadi antara PDIP dan Presiden Joko Widodo.
“Apakah ke depan ada counter attack dari PDIP kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, di sini saya melihat figur Pak Prabowo jadi sosok yang punya peran untuk menyeimbangkan di antara konflik PDIP dan Jokowi. Prabowo di tengah-tengah, dan patut kita nanti langkah apa yang nantinya akan diambil Prabowo termasuk kaitannya pemerintahannya ke depan bersama PDIP,” pungkasnya.
