Puguh DPRD Jatim Minta Evaluasi Mitigasi Campak Sumenep: Upaya Berkelanjutan Ditekankan

Seruan agar evaluasi mitigasi campak di Kabupaten Sumenep diperkuat—sebagaimana disampaikan oleh Puguh dari DPRD Jawa Timur—datang pada momentum yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika cakupan imunisasi dasar mengalami tekanan akibat pandemi, mobilitas penduduk, serta isu keengganan vaksin dan hambatan logistik, terutama di daerah kepulauan. Sumenep, dengan karakter geografisnya yang unik dan kompleks, menghadapi tantangan khas dalam mempertahankan kekebalan komunitas terhadap penyakit yang sangat menular seperti campak. slot

Dalam konteks itu, permintaan evaluasi bukan sekadar agenda sesaat, melainkan dorongan untuk membangun arsitektur mitigasi yang adaptif, berbasis data, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tulisan ini menguraikan kerangka evaluasi, area perbaikan prioritas, serta roadmap kebijakan yang dapat ditempuh lintas pemangku kepentingan guna memastikan Sumenep—bahkan Jawa Timur—tetap berada pada jalur eliminasi campak.

Mengapa Evaluasi Mitigasi Campak Mendesak?

Transmisi tinggi campak: Campak mempunyai angka reproduksi dasar sangat tinggi. Satu kasus dapat memicu klaster bila kekebalan kelompok tidak memadai. Target global menuntut cakupan imunisasi ≥95%≥95% untuk dua dosis.
Dampak keparahan pada kelompok rentan: Balita, gizi kurang, dan komorbid berisiko komplikasi seperti pneumonia, diare berat, dan ensefalitis. Vitamin A menjadi intervensi penyerta yang krusial.
Tekanan pascapandemi: Gangguan layanan rutin membuat beberapa kohort anak tertinggal imunisasi (missed children). Tanpa penelusuran dan kejar-imunisasi, kantong rentan mudah memicu KLB.
Tantangan geografis Sumenep: Sebaran pulau, variasi akses transportasi, dan keandalan rantai dingin menuntut strategi mikro yang lebih presisi.

Prinsip-Prinsip Evaluasi: Dari Insiden ke Ketahanan Sistem

Evaluasi yang efektif perlu menimbang tidak hanya respons terhadap kasus, tetapi juga ketahanan sistem layanan primer. Empat prinsip payung berikut dapat menjadi rujukan:

Berbasis bukti dan data real-time: Pelacakan cakupan MR1/MR2, status stok vaksin, timeliness notifikasi kasus, dan pemetaan kantong risiko hingga tingkat dusun.
Berpusat pada komunitas: Keterlibatan tokoh agama, pengasuh pesantren, kader posyandu, dan bahasa lokal (Madura) dalam komunikasi risiko.
Terintegrasi lintas program: Imunisasi disinergikan dengan gizi, sanitasi, dan program ketahanan layanan primer.
Keberlanjutan pendanaan dan tata kelola: Kepastian dukungan APBD, optimalisasi BOK/DAK, dan akuntabilitas melalui indikator kinerja yang jelas.

Kerangka Evaluasi Mitigasi Campak di Sumenep

1) Pencegahan Primer: Imunisasi Rutin dan Kejar-Imunisasi

Target cakupan: MR1 (usia 9 bulan) dan MR2 (usia 18 bulan) mencapai ≥95%≥95% di setiap desa, bukan hanya rata-rata kabupaten.
Pendekatan RED/REC: Microplanning per desa/dusun, dengan daftar sasaran by-name by-address dari register KIA, penelusuran defaulter, dan kunjungan rumah. mahjong ways 2
Kejar-imunisasi (catch-up): Menutup kesenjangan untuk kohort tertinggal pascapandemi melalui hari layanan tambahan, pos imunisasi mobile, dan kolaborasi dengan sekolah/pesantren.
Imunisasi respons KLB (ORI): Jika indikator menunjuk transmisi lokal, lakukan ORI terarah dengan prioritas 6–59 bulan, dilanjutkan penambahan sasaran sesuai situasi epidemiologis.

2) Surveilans dan Deteksi Dini

Definisi kasus: Demam, ruam makulopapular, dan setidaknya satu dari batuk/pilek/konjungtivitis.
Pelaporan cepat SKDR: Notifikasi suspek dalam ≤24 jam; investigasi kasus dalam ≤48 jam.
Konfirmasi laboratorium: Pengambilan spesimen untuk IgM campak secepatnya; penguatan jejaring pengiriman sampel ke laboratorium rujukan provinsi.
Analisis mingguan: Peta panas kasus, tren umur/sumber paparan, dan overlay dengan peta cakupan imunisasi untuk mengarahkan intervensi.

3) Tanggap KLB dan Tata Laksana Klinis

Pembentukan Tim RRT: Tim respons cepat di puskesmas dan kabupaten untuk assessment lapangan, pengambilan spesimen, dan aktivasi ORI.
Manajemen kasus: Standar klinis termasuk pemberian Vitamin A dosis tinggi sesuai usia, tatalaksana dehidrasi/pneumonia, dan isolasi rumah tangga bila perlu.
Perlindungan pasca pajanan: Vaksinasi segera pada kontak yang memenuhi syarat; edukasi keluarga dan lingkungan terdekat.

4) Komunikasi Risiko dan Keterlibatan Komunitas

Analisis hambatan: Pemetaan alasan penolakan (misinformasi, akses, waktu, kepercayaan).
Juru bicara lokal: Kolaborasi dengan kyai, nyai, pengasuh pesantren, bidan desa, dan tokoh perempuan (PKK) untuk menyampaikan pesan kunci dalam bahasa Madura.
Saluran multi-kanal: Pengumuman masjid, posyandu, arisan, dan media lokal; sistem umpan balik cepat untuk menangani rumor/kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

5) Rantai Dingin dan Logistik

Inventarisasi alat: Kulkas vaksin, data logger suhu, cold box, dan vaccine carriers—termasuk solusi tenaga surya untuk pulau dengan pasokan listrik terbatas.
Manajemen stok: Buffer stock minimal 1–2 bulan; pemantauan melalui SMILE atau sistem e-logistik yang setara; rotasi stok berprinsip FEFO.
Transportasi kepulauan: Jadwal pengiriman terkoordinasi lintas dinas (perhubungan/kelautan), memanfaatkan armada pemerintah/TNI-Polri saat diperlukan.

6) Sumber Daya Manusia dan Supervisi

Pelatihan berjenjang: Tatalaksana campak, pengambilan spesimen, komunikasi risiko, pengisian register, dan penggunaan aplikasi digital.
Supervisi suportif: Kunjungan berkala ke puskesmas/pustu, audit mutu data, dan mekanisme mentoring sejawat.
Insentif wilayah sulit: Skema dukungan biaya operasional untuk petugas yang melayani daerah sangat terpencil.

7) Pendanaan dan Tata Kelola

Optimalisasi BOK/DAK: Pembiayaan untuk mikroperencanaan, transport, logistik, dan komunikasi.
Dukungan APBD: Alokasi untuk penguatan laboratorium, rantai dingin, dan ORI jika KLB.
Akuntabilitas: Pelaporan indikator kinerja secara triwulan kepada DPRD dan publik.

8) Perlindungan Kelompok Rentan dan Integrasi Lintas Program

Balita gizi kurang: Integrasi dengan layanan gizi (PMT, konseling), vitamin A dua kali setahun, dan penapisan TBC/ISPA.
Ibu hamil/pasca persalinan: Edukasi imunisasi anak sedini mungkin; konseling KIPI.
Sekolah dan pesantren: Skrining gejala, rujukan cepat, dan kampanye imunisasi berbasis institusi.

Indikator Kunci untuk Evaluasi

Input
- Ketersediaan vaksin dan alat rantai dingin memadai di ≥95% fasilitas.
- Rasio tenaga terlatih surveilans/imunisasi per puskesmas.
Proses
- Proporsi notifikasi suspek dalam ≤24 jam: target ≥90%≥90%.
- Supervisi suportif minimal 1 kali/kuartal per puskesmas: target 100%.
Output
- Cakupan MR1 dan MR2 per desa: ≥95%≥95% dan kesenjangan antar-desa ≤10 poin persentase.
- Pelaksanaan ORI sesuai SOP dalam ≤7 hari sejak konfirmasi KLB.
Outcome
- Penurunan insiden suspek per 100.000 penduduk.
- Peningkatan ketepatan laporan SKDR (kelengkapan/ketepatan waktu ≥90%≥90%).
Impact
- Tidak ada kematian akibat campak yang dapat dicegah.
- Penguatan kekebalan komunitas berkelanjutan.

Tantangan Spesifik Sumenep dan Solusi

Geografis kepulauan: Jarak dan cuaca menghambat distribusi vaksin.
- Solusi: Cold chain tenaga surya, pengiriman terjadwal lintas dinas, dan pos layanan keliling berbasis jadwal pasang surut.
Variasi akses informasi: Bahasa dan norma lokal.
- Solusi: Materi komunikasi berbahasa Madura, juru kampanye komunitas, dan metode tatap muka berkelompok kecil.
Kohort tertinggal: Anak usia sekolah yang luput imunisasi saat pandemi.
- Solusi: Kejar-imunisasi di sekolah/pesantren, kolaborasi Kemenag/Diknas, dan verifikasi buku KIA/rapor imunisasi.
Keandalan data: Duplikasi atau under-reporting.
- Solusi: Pembersihan data berkala, integrasi dengan aplikasi ASIK, audit data triwulan, dan dashboard publik sederhana.

Peran dan Sinergi Pemangku Kepentingan

Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi
- Koordinasi surveilans, logistik, pelatihan, dan ORI.
- Dukungan rujukan laboratorium dan transport spesimen.
Puskesmas dan Jejaring Desa
- Mikroperencanaan, penjangkauan rutin, pelaporan, dan edukasi rumah tangga.
DPRD (Penganggaran dan Pengawasan)
- Menjamin alokasi APBD untuk imunisasi dan kesiapsiagaan KLB.
- Memfasilitasi dengar pendapat publik dan mendorong regulasi pendukung (mis. penguatan kewajiban layanan imunisasi dasar).
TNI-Polri, Kemenag, Disdik, dan Pemerintah Desa
- Dukungan logistik lapangan, akses komunitas tertutup, dan pemakaian fasilitas publik untuk layanan.
Mitra dan LSM
- Mobilisasi sosial