Pemprov Jatim Siapkan Guru dan Pegawai untuk Operasional Sekolah Rakyat

Jatimpost.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat (SR) dengan menyiapkan tenaga pendidik dan pegawai pendukung. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyampaikan bahwa pelaksanaan SR di wilayah Jatim akan melibatkan berbagai instansi sesuai bidang keahlian masing-masing.

Menurut Novi, pengelolaan guru dan kepala sekolah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). “Jadi guru dan kepala sekolah itu Dinas Pendidikan dan Dikdasmen yang menangani, karena memang disesuaikan dengan ahlinya,” ujarnya di Surabaya, Kamis (22/5/2025).

Meskipun usulan pelaksanaan SR berasal dari Dinas Sosial, data pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan informasi yang dimiliki Dikdasmen agar program berjalan secara selaras dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran penting dalam merekrut tenaga non-pengajaran seperti wali asrama, pengasuh, hingga juru masak. “Nah, yang untuk Kemensos rekrutmen di wali asrama, pengasuh seperti itulah, pengasuh, juru masak itu dari Kemensos,” jelas Novi.

Ia menambahkan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, pihaknya memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah tersedia, termasuk mereka yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Kita manfaatkan tenaga yang sudah tes P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Nanti kantongnya cari yang di BKN,” imbuhnya.

Tahun ini, tiga Sekolah Rakyat dipastikan siap beroperasi. Di antaranya, SR di Kota Batu untuk jenjang SMP yang membutuhkan 12 tenaga pendidik dan 4 tenaga pendukung. Sementara SR di Kota Malang dan Lamongan yang direncanakan untuk jenjang SMA membutuhkan masing-masing 20 tenaga pendidik, meskipun kebutuhan jumlah tenaga pendukungnya masih dalam proses pendataan.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jatim dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Berita Terbaru:

Baca Juga: