Warga Gresik Curhat ke Politisi PKB Soal Pupuk Pertanian dan Kenaikan BPJS

Jatimpost.com – Warga Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo Kabupaten Gresik yang diundang oleh Anggota DPRD Jatim Ufiq Zuraida dalam acara reses langsung madul/curhat soal sulitnya mendapatakan pupuk pertanian hingga soal harga hasil pertanian yang tidak stabil.

Warga yang diketahui bernama Muktasimah dan berprofesi sebagai petani padi tersebut menyampaikan bahwa sulitnya mendapatkan pupuk di pasar atau di distributor, bahkan jika pun tersedia, harga pupuk yang disubsidi oleh pemerintah tersebut masih terbilang mahal karena tidak sebanding dengan nilai jual dari hasil pertanian.

“Kami minta pupuk tidak mahal dan mudah didapat, karena mahalnya pupuk dan sulitnya mendapatkan pupuk tersebut membuat petani gelisah. Petani dikejar waktu oleh usia tanaman yang sudah waktunya untuk dipupuk,” ungkapnya saat menghadiri reses di STK di Desa Sumengko Wringinanom Gresik, Minggu (24/11/2019).

Menanggapi persoalan tersebut, politisi PKB Jawa Timur itu menyampikan akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi terkiat distribusi pupuk untuk para petani. Sehingga tahun depan, petani lagi tidak gelisah terkait dengan ketersediaan pupuk bersubsidi

Terkait dengan stabilitas harga hasil pertanian, merupakan masalah lama yang tak kunjung menemukan solusi. Dimana produk pertanian merupakan produk yang harga jualanya paling tidak stabil dibandingkan dengan produk lainnya. Sehingga dibutuhkan terobosan baru dari pemerintah untuk menjaga harga hasil pertanian.

“Stabilitas harga pertanian ini masalah klasik yang tak kunjung usai, namun kita harus optimismenemukan bisa menstabilkan harga pertanian. Disatu sisi, petani untuk ikut asurani pertanian, untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen,” terangnya.

Lebih lanjut, Ufiq juga menanggapi soal keluh kesah warga terkait dengan kenaikan iuran BPJS kesehatan. Ia mengatakan bahwa dewan Jawa Timur sudah berupaya dengan maksinal agar iuran BPJS tidak naik. Usaha tersebut meski tidak berhasil 100 persen, dewan berhasil membujuk Gubernur Khofifah untuk memansukkan masyarakat tidak mampu membayar iuran BPJS kesehatan sebagai perserta penerima bantuan iuran negara (PBIN) atau penerima bantuan iuran daerah (PBID) maupun program pembiayaan masyarakat misikin.

“Jadi nantinya, masyarakat tidak mampu bisa mengajukan hal tersebut sehingga bisa disubsidi oleh pemerintah,” pungkasnya.