Surabaya – Percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Jawa Timur berdasarkan Perpres No. 80/2019 tidak hanya dalam rangka membangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi saja, namun Perpres tersebut juga untuk membangun infrastruktur peningkatan pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah usai mengikuti road show ke Kementerian Kesehatan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa.
Politisi PKB Jawa Timur itu mengatakan bahwa cukup banyak proyek peningkatan layanan kesehatan di Jatim yang tertuang dalam Perpres No.80 tahun 2019. Karena itu Pemprov Jatim berupaya jemput bola mendatangi kementerian kesehatan untuk memastikan realisasi Perpres bisa dilaksanakan sesegera mungkin.
“Respon Menkes sangat luar biasa dan siap menfasilitasi program-program DAK (Dana Alokasi Khusus) asalkan Jatim sudah siap persyaratan-persyaratannya, diantaranya FS (Fisibility Study) hingga DED (Detail Engineering Disain),” katanya.
Di sisi lain, lanjut Anik Kemenkes juga mengingatkan kepada Pemprov Jatim supaya dalam pembuatan FS dan DED tidak menyalahi dengan Perda RTRW setempat. “Koordinasi dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan segera, mengingat lokasi proyek-proyek dalam Perpres No.80/2019 itu ada di daerah,” terangnya.
Diantara proyek yang ada kaitan dengan layanan dan peningkatan kesehatan masyarakat di Jatim yang masuk dalam Perpres No.80/2019 adalah pembangunan SPAM regional Jember-Bondowoso, SPAM regional Malang Raya, SPAM regional Lumajang-Probolinggo, pengembangan RSUD Probolinggo.
Kemudian pembangunan SPAM regional lintas Madura, pengembangan RSUD Moh Noer, RSUD Ketapang tahap III, peningkatan SPAM Brondong Lamongan, SPAM Karanggeneng Lamongan. “Kebanyakan pendanaan proyek-proyek tersebut mengunakan sistem KPBU dan APBN,” ungkap politisi asal Sidoarjo.
Ia optimis jika proyek peningkatan fasilitas layanan kesehatan ini terealisasi, maka persoalan gizi buruk, stunting hingga pemenuhan air bersih bisa diminimalisir. “Sampang, Pamekasan, Bangkalan dan Bondowoso adalah daerah tertinggi kasus stunting,” jelas Anik Maslachah.
Selain menyangkut realisasi percepatan proyek-proyek di Perpres No.80 tahun 2019, lanjut Anik, Menkes RI Terawan Agus Putranto juga mendorong Pemprov Jatim wacana pola pelayanan puskesmas dari kuratif menjadi promotif dan preventif. “Menkes juga siap menfasilitasi pendirian ijin RS Pratama di Jatim. Ini bukti keseriusan pemerintah pusat terhadap pelayanan kesehatan utamanya di daerah Madura yang selama ini masih kalah dibanding daerah-daerah lain di Jatim,” pungkas Anik
