Tak Tinggal Diam, Tim Eri-Armuji Siapkan Bukti Dugaan Pelanggaran Paslon 02 di Pilwali Surabaya

Tomuan Sugiarto dari BBHAR DPC PDIP Kota Surabaya.

Surabaya, Jatimpost.com – Tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Pilwali Surabaya nomor urut 01 Eri Cahyadi-Armuji saat ini telah menyiapkan beberapa bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 02, Machfud Arifin-Mujiaman. Hal ini dilakukan untuk merespon pihak 02 yang akan menggugat hasil Pilwali Surabaya yang dimenangkan oleh Paslon 01 Eri-Armuji.

Tim Badan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Surabaya telah menyiapkan beberapa bukti pelanggaran seperti bagi-bagi sembako, sarung, baju uang yang dilakukan saat kampanye. Semua bukti tersebut akan mereka bawa ke MK.

“Jadi segudang bukti sudah kami siapkan. Masyarakat yang berbondong-bondong melaporkan ke kami. Mereka pun siap jadi saksi. Puluhan perkara juga sudah kita laporkan ke Bawaslu. Semuanya akan jadi senjata kita di MK,” kata perwakilan BBHAR DPC PDIP Surabaya, Tomuan Sugiarto di Surabaya, Minggu (20/12/20).

Tomuan menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02 terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Warga penerima sembako ini diorganisir oleh pengurus RT, RW dan PKK. Mereka diminta menyetorkan KTP, KK dan nomor handphone untuk pendataan.

“Warga yang menerima sembako wajib melampirkan KTP Surabaya, lalu ada yang bilang datanya akan diinput dalam aplikasi,” tambah Tomuan.

Tomuan juga menegaskan, seharusnya MK tidak perlu memproses gugatan Machfud-Mujiaman. Karena, selisih suara di Pilkada Surabaya sangat tebal hampir 14 persen, yaitu 56,94 persen dibanding 43,06 persen. Selisih perolehan suara antara dua kandidat itu adalah 145.746 suara.

“Andai kata kemenangan Eri-Armuji sangat tipis, misal hanya unggul 0,5 persen, perselisihan hasil Pilkada lebih rasional untuk dilakukan,” imbuhnya.

Mengacu pada Lampiran V Peraturan MK No 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pilkada kabupaten/kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa bisa dilakukan bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Meski MK tetap membuka ruang gugatan dengan melihat bukti permulaan, Tomuan menyebut gugatan Machfud-Mujiaman dinilai tak rasional. Karena saking besarnya selisih kekalahannya.

“Kalau memang selisihnya tipis, misalnya pun 0,8 persen, atau bahkan 2 persen, kemudian dinilai ada pelanggaran, masih rasional untuk disengketakan. Bagaimana membangun kerangka logika bahwa selisih tebal 14 persen atau 145.000 suara itu dituduh hasil kecurangan?” ujar Tomuan. [*]