Sejumlah Kader Golkar Nilai Kepemimpinan Airlangga Antikritik dan Otoriter

Jakarta – Selembar surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pakar Partai GolkarAgung Laksono dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung dari senior partai berlambang beringin berbuntut panjang. Majelis Etik Partai Golkar pun memanggil si pembuat surat dan mendapat protes.

Sikap Majelis Etik Partai bentukan Orde Baru itupun akhirnya mendapat protes dari sejumlah kader. Salah satunya kader senior partai Golkar, Aziz Samual, sangat menyayangkan pemanggilan ini karena menurutnya surat pemanggilan ini akan memantik perlawanan.

“Ada kader senior, memberi kritik dan masukan lewat narasi yang baik justru dipermasalahkan. Apa yang dikuatirkan sebenarnya? Justru cara ini akan semakin menyolidkan perlawanan kepada Airlangga,” kata Aziz kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).

Menurutnya, pengurus DPP Golkar harusnya tidak antikritik dan otoriter terhadap para kader yang menyuarakan protes terhadap partai.

“Jangan antikritik apalagi tipis kuping dan baper. Sudah banyak korban akibat sikap otoriter DPP Golkar yang dipimpin Airlangga,” sesal Aziz.

Senada dengan Aziz, senior Partai Golkar lainnya Freddy Numberi menyanyangkan sikap DPP yang antikritik sejak kepemimpinan Airlangga Hartarto. Apalagi nomenklatur Majelis Etik sendiri tak diatur dalam AD/ART partai.

“Pemanggilan yang aneh. Selain karena Majelis Etik sendiri tidak tercantum dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar, apa yang dilakukan Darus Siska juga otokritik normatif untuk kita bersama,” pungkas Freddy.

Sebelumnya, kader senior Partai Golkar Darus siska menulis surat untuk Agung Laksono dan Akbar Tanjung. Dalam suratnya tersebut Darul meminta Akbar dan Agung mendorong DPP Golkar untuk menggelar Rapat Pleno untuk persiapan musyawarah nasional (munas). Munas Golkar beragendakan pemilihan ketua umum untuk periode selanjutnya.

Darul mengatakan sejak pemilu yang digelar pada 17 April 2019 lalu, Golkar belum menggelar rapat harian maupun rapat pleno. Padahal menurutnya hal itu sudah diatur dalam Tata Kerja Partai.

“Bapak Akbar sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan dan Bapak Agung sebagai Ketua Dewan Pakar mungkin lebih baik mengingatkan, mengimbau, mendorong DPP untuk melaksanakan Rapat Pleno, lebih cepat lebih baik,” kata Darul kepada wartawan, Sabtu (3/8).