Raperda Pengembangan Pesantren Sebagai Payung Hukum Gelontorkan Dana BPOPP

Foto Istimewa

Jatimpost.com – Anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Hilmy terus menjaring aspirasi masyarakat. Dalam serap aspirasi atau reses ke III tahun 2021 di Kabupaten Probolinggo Hilmy mendapat keluhan dari Perempuan Bangsa Probolinggo.

Keluhan itu berupa tersendatnya pencairan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Hal ini dianggap suatu ketidak adilan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan swasta.

Mereka bertanya-tanya, kenapa kalau pendidikan negeri selalu lancar BPOPP nya, sedangkan pendidikan swasti tidak demikian. Padahal ia menilai pendidikan snegeri maupun swasta sama-sama penting dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Kalau sekolah negeri itu dalam setahun lancar pencairan BPOPP-nya. Sementara yang swasta hanya mendapat lima bulan, itupun yang sudah cair masih tiga bulan,” kaya salah satu kader PB Probilinggo, Selasa (2/11/2021).

Menanggapi hal tersebut, Hilmy berpendapat, ketidak lancaran pencairan biaya BPOPP saat ini disebabkan karena masih belum mempunyai payung hukum yang kuat. Di Jawa Timur sendiri saat ini, ia mengatakan, tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengembangan Pondok Pesantren, agar nantinya pihak pemerintah bisa lebih leluasa menggelontorkan dana BPOPP untuk sekolah swasta.

“Masih berjalannya Raperda Pondok Pesantren. Makannya kita belum mempunyai payung hukum untuk meminta itu (BPOPP). Kalau sudah ada itu kita lebih bisa berpeluang mendapatkan full dari hak daripada lembaga,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini.

Anggota Fraksi PKB itu menjelaskan, pencairan BPOPP untuk sekolah negeri selalu lancar karena ada payung hukum yang jelas, berupa Undang-Undang. Dengan begitu, selalu yang didahulukan adalah sekolah negeri.

“Sementara yang swasta tidak mendapatkan kesetaraan. Makanya harapan Presiden Jokowi agar pesantren dan umum sama-sama merasakan bantuan yang sama dengan dibuatkan perda,” terangnya.