Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah

Jatimpost.com – DPW PKB Jawa Timur turut menyatakan sikap penolakan atas peraturan pasal 3 ayat (2) Permendikbud No 6 Tahun 2021. Penolakan tersebut lantaran pemberhentian dana BOS regular untuk lembaga pendidikan atau sekolah swasta yang peserta didiknya di bawah 60 siswa selama tiga tahun berturut-turut.

Peraturan tersebut kata Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah bagian dari inkonstitusi dengan peraturan diatasnya, yaitu pasal 31 UUD 1945 dan juga Pasal 5 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Permendikbud No 6 ini inkonstitusional karena berlawanan dengan UU yang telah memberikan jaminan kepada anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi,”katanya, Rabu (8/9/2021).

Permendikbud No 6 kata Anik terkesan tidak menghargai peran dari lembaga pendidikan atau sekolah swata di daerah-daerah yang telah berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Seharusnya pemerintah memberikan intervensi kebijakan yang pro terhadap sekolah swasta tersebut agar bisa berkembang dan bersaing dengan sekolah negeri.

“Harusnya pemerintah intervensi kebijakan bagaimana sarana dan prasarana sekolah dengan kapasitas kecil atau sekolah swasta ini bisa memadai. Sehingga terjadi pemerataan kwalitas pendidikan, baik di perkotaan atau di pedesaan,”sambung Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Anik menilai lembaga pendidikan dengan jumlah perserta didik diatas ketentuan tersebut sebenarnya sudah memiliki kecukupan kemandirian fiskal, berbeda dengan lembaga pendidikan yang jumlah peserta didiknya di bawah ketentuan, 60 siswa. Sehingga lembaga pendidikan tersebut kata Anik amat perlu supporting kebijakan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana dan juga peningkatan kesejahteraan para guru.