Jatimpost.com – Pimpinan DPRD Jawa Timur Anik Maslachah menawarkan lima stretegi kepada pemerintah dalam menghadapi resesi ekonomi dampak pandemi covid-19. Strategi tersebut sebagai bagian dari solusi agar kondisi ekonomi nasional terkendali dan masyarakat bisa terhindar dari dampak negatif yang terlalu dalam dari lesunya perekonomian nasional.
Pertama adalah pembentukan satgas pemulihan pangan dengan mameksimalkan program lumbung pangan yang sudah terbentuk bulan April lalu. Lumbung pangan tersebut kata Anik, menjadi media pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. “intervensi Pemprov membeli produksi hasil pertanian untuk menjadi stok pangan Jatim dan dijual Kembali melalui operasi pasar. Sehingga saat musim panen raya, harga jual petani tetap stabil,” ungkap anik.
Langkah kedua dalam menghadapi resesi ekonomi adalah menggalakkan program kedaulatan pangan lokal. Pemerintah dan masyarakat untuk bisa menanam tanaman pangan di lingkungan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal tersebut sebagai upaya dalam mengurangi biaya hidup di situasi resesi ekonomi. “Untuk lahan yang terbatas bisa dengan cara budidaya tanaman hidroponik. Banyak contoh lainya dengan jenis hortikultura bisa ditanam,” ungkap Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu.
Politisi PKB itu melanjutkan, langkah ketiga yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengintervensi pelaku UMKM yang baru berdiri ataupun yang sudah lama berdiri. Intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pemdapingan, pelatihan, pemasaran dan juga intervensi permodalan. Permodalan UMKM seperti dana bergulir dan bank tani menjadi pendorong untuk meningkatkan laju perekonomian kepada tren positif.
“Bantuan keuangan menjadi stimulus pelaku UMKM bisa bertahan dan berkembang. Sedangkan pelatihan pemasakan dan promosi menjadi pemicu UMKM bisa bersaing. Tren saat ini adalah pasar online dan pelaku UMKM harus bisa melihat peluang tersebut,” imbuhnya.
Langkah keempat ialah pemerintah pusat ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat kebijakan program fisik padat karya. Program tersebut sebagai upaya dalam mengurangi jumlah pengangguran dampak dari PHK yang dilakukan oleh perusahan-perusahan yang gulung tikar dampak covid-19. Dalam situasi resesi ekonomi, dipredisi akan terjadi gelombang penambahan penggguran hingga 5 juta orang. Kondisi yang demikian tersebut, pemerintah harus menyiapkan bantalan, yaitu program padat karya dalam mengurangi ledakan pengangguran.
Langkah kelima yang bisa dilakukan adalah dengan cara memperpanjang social savety net atau bantuan perlindungan sosial dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sampai Desember. Bantuan tersebut untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan. Dengan stabilitas daya beli masyarakat yang tinggi akan berdampak terhadap struktur ekonomi nasional. Dimana konsumsi rumah berkontribusi sekitar 57% dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Sehingga BLT menjadi solusi agar ekonomi nasional tidak lesu terlalu mendalam.
