Penyaluran BLT Dana Desa Telah Capai Rp 5,9 Triliun

Mendes PDTT Abdul Halim Iskadandar saat menjadi pembicara di acara Economy Summit CNBC TV bertajuk Uji Efektivitas Dana Desa Kala Pandemi secara virtual, pada Jumat (16/7/21). (Foto: kemendesa.go.id)

Jatimpost.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) saat ini telah mencapai Rp 5,9 Triliun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat sebagai narasumber Economy Summit CNBC TV bertajuk Uji Efektivitas Dana Desa Kala Pandemi, pada Jumat (16/7/21).

Terhitung hingga per 15 Juli 2021 total penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sudah mencapai Rp 5,9 triliun. Adapun total penerima BLT Dana Desa pada Januari mencapai 5.145.675 keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian pada Juli ada tambahan 291.471 KPM dan akan terus bertambah karena hingga kini masih terus dilakukan pemantauan.

Gus Halim pun menyatakan, pihaknya terus mempercepat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengirimkan surat resmi kepada para kepala desa melalui Bupati.

Untuk itu, ia meminta para kepala desa untuk terus memantau kondisi warganya di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada kepala desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM darurat ini,” katanya.

Sementara itu, pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, kata Gus Halim, dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan oleh tiga orang Relawan Desa Lawan Covid-19. Selanjutnya, data akan dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk dilakukan penetapan KPM.

“Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), dan penerimaan Bantuan Pangan. Karena syarat utama KPM adalah terdampak Covid-19 dan belum menerima jaringan pengaman sosial lainnya,” jelas Gus Halim. [*]