Pemprov Minta FH Unair Evaluasi Mata Kuliah

SURABAYA, jatimpost.com – Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga Surabaya terbukti telah menjadi sinar keilmuan bagi pendidikan ilmu hukum yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya dibuktikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran besar yang dilahirkan dari FH Unair, dan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu hukum di kancah nasional bahkan di dunia internasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Gala Dinner Reuni Akbar Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga ke 50 di Dyandra Convex Surabaya, Sabtu (3/2) malam.

Ditambahkan, perkembangan kehidupan masyarakat saat ini mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penerapan mata kuliah yang diajarkan di ilmu hukum. Oleh karenanya, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini mengusulkan agar mata kuliah di FH Unair dievaluasi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Ia mencontohkan, salah satu mata kuliah dalam ilmu hukum yakni FiducIa egendoom overdracht. Mata kuliah berisi ilmu penjaminan terhadap pinjaman yang memperhitungkan taksasi bisnis ini harus mampu diterapkan di kehidupan masyarakat.

“Artinya, setiap pinjaman tidak harus ada penjaminan dalam sertifikat. Implementasi hukum harus melihat kondisi masyarakatnya. Tidak hanya dilihat dari sisi peraturan saja, melainkan harus mampu melihat kondisi sosial, ekonomi dan budaya,” ujarnya.

Di hadapan, sekitar 900 orang alumni yang hadir, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa Pemprov Jatim telah melakukan berbagai macam kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat dan memangkas regulasi yang ada. Konsep yang dilakukan oleh Pemprov Jatim yakni reregulasi dan deregulasi.

Dijelaskannya, berbagai pengaturan atau regulasi dimaksudkan untuk mendorong kemajuan pemerintah, termasuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, hendaknya regulasi tidak hanya bersifat melarang dan mengijinkan, serta deregulasi atau penghapusan yang danggap tidak baik, tetapi juga sekaligus reregulasi yakni penerbitan peraturan yang bersifat memfasilitasi atau mendorong.