Jatimpost.com – Dalam pengelolaan APBD 2022, Anik Maslachah Wakil Ketua DPRD Jatim, meminta pihak eksekutif meminta untuk mengurangi kemiskinan.
Ia katakan perlu perubahan pola anggaran, yaitu mengurangi belanja tidak langsung orang miskin dengan menambah belanja langsung yang dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat.
“Belanja langsung termasuk BLT ini harus dikurangi, harus sudah di take over ke belanja yang lebih kepada pemberdayaan. Jadi jangan beri orang miskin ini sesuatu yang tidak memperdayakan, yang menjadikan mereka pasif, yang menjadikan mereka lemah. Jangan berikan mereka ikan, tapi berilah mereka kail,” kata Anik yang juga Sekertaris DPW PKB Jatim ini, Sabtu (27/11/2021)
Anik menganggap, saat ini masyarakat harus diberikan lahan yang berpotensi pada pemberdayaan dan berkesinambungan.
“Karena ketika hanya kita kasih BLT, kita kasih sebako, maka terkesan memanjakan dan ini tidak akan bertahan lama,” paparnya.
Politisi asal Sidoarjo ini katakan, jika sudah diberikan lahan pemberdayaan masyarakat, efek yang pasti didapatkan yakni pengurangan angka pengangguran di Jatim, setelah sempat menaik ketika pandemi melanda Indonesia.
“Jadi Jika seperti itu tingkat pengangguran terbuka yang sempat naik di Jawa Timur akan berkurang,dan perekonomian akan lanca. Kalau bantalan ekonomi itu sifatnya sesaat,” kata mantan kader IPPNU Jatim ini.
Ia berharap dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengeluhkan terkait perekonomian. Masyarakat bisa berkreasi dengan hal yang dapat ia perbuat, menjadikan Provinsi Jatim sebagai tingkat kesejahteraan tertinggi.
“Yang kecil akan menjadi besar dan berkelanjutan. Tidak menjadikan mereka di nina bobokan, pola itu yang harus dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur hari ini,” ujarnya.
