MALANG, jatimpost.com – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengungkapkan pentingnya pendekatan keadilan dalam menyelesaikan problem sosial. Pendekatan keadilan tersebut sejalan dengan Pancasila yang menjadi kontrak konstitusi negara, utamanya pada sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Problem sosial di negara ini merupakan fokus penting bagi kita, oleh sebab itu pendekatan keadilan harus dieterapkan dengan langkah-langkah konkrit,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Seminar Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa/BEM seluruh Indonesia di Guest House Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jumat (08/09) malam.
Pakde karwo menjelaskan, langkah konkret dalam menerapkan konsep kerakyatan diantaranya dengan peduli pada UMKM, pemberian suku bunga murah dan tidak mengenakan pajak pada pengusaha kecil. Industri kecil atau UMKM harus dibantu sebab kontribusinya terhadap PDRB cukup besar, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan 9,5 persen. “Negara harus benar-benar hadir memberi intervensi pada masyarakat khususnya industri kecil di level small medium enterprise/ SME,” tegas Pakde Karwo.
Menurut Pakde Karwo, perbankan harus memihak pada pada masyarakat kecil, apalagi saat ini suku bunga bagi industri kecil justru mencapai 18% sedangkan yang besar hanya 14%. Oleh sebab itu, Jatim telah membuat peningkatan akses perbankan dengan membentuk Bank UMKM dan Tani. Selain itu juga dibentuk PT. Penjaminan Kredit Daerah/Jamkrida sebagai penjamin bagi mereka yang feasible namun tidak bankable.
“Pemprov Jatim juga menerapkan model loan agreement dengan sasaran UMKM di sektor primer dan sekunder. Suku bunganya pun cukup murah atau di kisaran 7 hingga 9%,” urainya. Pakde Karwo menambahkan, Jatim telah ditetapkan sebagai pilot project penerapan ekonomi syariah, dengan penyertaan modal eksternal non APBD sebesar Rp. 500 trilyun di Jatim.
Dari total dana tersebut ada sekitar Rp.360 trilyun yang tidak berada pada industri jasa keuangan, oleh sebab itu usulnya supaya disalurkan pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Hal ini penting dilakukan, karena jumlah ponpes di Jatim sangat banyak.
“BMT diupayakan bisa menjadi jaringan baru pada industri jasa keuangan, tapi sistemnya harus mudharobah murni bukan flat. Karena sebenarnya konsep syariah adalah kejujuran,” tukasnya.
Di akhir Pakde Karwo berpesan pada seluruh perwakilan BEM yang hadir, bahwa mahasiwa harus ikut terlibat dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Karenanya negara harus memberi ruang publik, agar mahasiwa bisa berdialog dengan pemerintah secara langsung terkait program teknologi dan science yang akan dikembangkan.
“Ruang publik ini menjadi penting untuk melibatkan semua pihak secara partisipatoris, serta menjadi standar dalam demokrasi. Jadi manfaatkanlah orang-orang yang bagus dan kompeten dalam membangun proses pemerintahan,” pungkasnya.
