Jatimpost.com – Penerapan new normal di pondok pesantren menjadi dilema bagi wali santri. Menindaklanjuti atas keputusan Gubernur Jawa Timur yang akan memperhatikan penuh kegiatan Belajar mengajar di Pesantren yang tentunya berbasis asrama. Tentunya para wali santri masih mendapati kekhawatiran, mengingat Pendidikan berbasis Pesantren intensitas interaksi antar santri untuk menjaga jarak sangat sulit. Ahmad Athoillah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengundang perwakilan wali santri se Jawa Timur untuk diskusi bersama lewat virtual media zoom meeting dengan koordinasi langsung dengan PC RMI NU Jombang.
Diskusi virtual zoom yang dimoderatori oleh Gus Syarifudin Wakil Ketua PC RMI NU Jombang, berlangsung kurang lebih 90 menit, Gus Syarifudin memaparkan tentang pentingnya diskusi virtual zoom kali ini, terkait tentang tindak lanjut keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pemenuhan fasilitas sesuai protokol kesehatan penerapan new normal di Pesantren. Ahmad Athoillah menyampaikan beberapa hal yang sudah diupayakan pemerintah atas desakan dari fraksi PKB. Pihaknya sudah mendesak Gubernur Jatim untuk memperhatikan persiapan new normal di pesantren, tantang kesiapan, fasilitas seperti ruang isolasi, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tenaga kesehatan di puskestren harus sesuai protocol kesehatan, hal itu mendapat respon cepat dari Gubernur, dan kami pun akan tetap mengawal keputusan itu sampai realisasi.
Mendapat informasi tersebut, para wali santri yang mengikuti virtual zoom sangat senang, tapi ada beberapa kegelisahan yang masih mengganjal ketika anaknya di pesantren. Ibu Anik Farihatin salah satu wali santri, merasa dilematis ketika anaknya belajar di rumah. Ia menceritakan bahwa tidak bisa mendampingi penuh seperti berada di pesantren. Alasan itu kenapa ia memondokkan anaknya di pesantren agar. Tujuan lain adalah agar anaknya mendapat pengetahuan yang lebih luas soal agama. Sebab itulah ia sangat berharpa keputusan pemerintah provinsi Jawa Timur mengenai perhatian khusus di pesantren segera terwujud.
Selain itu, ada permasalahan lebih kompleks dari wali santri, Bapak Maulana salah satu peserta virtual zoom menyampaikan bahwa banyak dari wali santri yang terdampak secara ekonomi, wali santri banyak yang kena PHK, usahanya tidak berjalan dan mengakibatkan wali santri pun bingung kesiapan biaya untuk mengembalikan anaknya kembali belajar di pesantren.
Menanggapi semua keluhan tersebut, Athoillah mengatakan akan terus mengawal semua aspirasi masyarakat untuk bisa sampai kepada gubernur Jatim. Aspirasi tersebut diantaranya wali santri meminta tentang konsep matang mengenai proses kembalinya para santri, konsep kegiatan belajar mengajar sesuai protokol kesehatan, dan diupayakan diadakannya beasiswa santri yang orang tuanya terdampak secara ekonomi.
Untuk para wali santri yang terdampak secara ekonomi, akan menjadi penghalang besar ketika akan mengembalikan putra-putrinya untuk belajar di pondok pesantren. Karena Bantuan Sosial baik dari pemerintah daerah maupun pusat tidak akan cukup untuk biaya belajar di pondok pesantren. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memikirkan dan menindaklanjuti tentang beasiswa santri. Kalau tidak diupayakan berapa juta santri yang tidak akan bisa kembali ke pondok pesantren, yang pasti akan berakibat potong arus generasi di pesantren, dan juga lemahnya ekonomi di sekitar pondok pesantren.