SURABAYA, jatimpost.com – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menegaskan komitmennya untuk fokus menurunkan tingkat kemiskinan Jatim pada tahun 2018 ini. Alasannya, seluruh bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan telah selesai bagi Jatim, dan hanya masalah kemiskinan ini yang perlu menjadi perhatian.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penurunan Kemiskinan di Jatim, di Ruang Rapat Bhinaloka Adikara Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (6/2).
Untuk itu, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim mentargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 10,1 persen pada Maret 2018 dan 9,44 persen pada September 2018. Target ini merupakan penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 1,76 persen, dari kondisi periode September 2017 sebesar 11,20 persen. Dengan target ini berarti kemiskinan di Jatim akan berada di bawah rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,62%.
“Kami optimis target ini bisa tercapai. Sebab berdasarkan pengalaman yang dilakukan selama memimpin Jatim, provinsi ini telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 18,51 persen pada Maret 2009 persen dan turun jadi 11,20 persen pada September 2017,” ujar Pakde Karwo.
Berbagai langkah dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinann ini. Di antaranya,, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Sosial menjadi leading sector yang harus saling berkoordinasi dan secara komprehensif untuk melakukan program-program penurunan kemiskinan dan dirinya sendiri yang memutuskan langkah-langkah teknis dan strategis dalam program ini.
“Yang menjadi penanggung jawab dari segi perencanaan adalah Bappeda dan yang mengimplementasikannya adalah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini yang kemudian harus paham detailnya,” tuturnya.
Menurutnya, terdapat dua hal yang telah dan tetap dijalankan dari tahun ke tahun untuk pengurangan kemiskinan ini, yakni program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) dan Pengurangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Selain itu, ada hal lain yang harus dilakukan kepada kelompok-kelompok yang persentase beban kemiskinannya pada beras.
