Malang, Jatimpost.com – Saat ini di Indonesia pengguna narkoba telah merajalela mencapai enam juta orang, setiap tahun ada 15.000 orang meninggal dunia disebabkam oleh narkoba. Pasar narkoba saat juga sudah semakin meresahkan karena sudah mulai membidik generasi muda.
Untuk itu perlu adanya pendidikan anti narkoba dan dimasukkan ke kurikulum pendidikan formal. Hal itu dirasa perlu untuk memberikan penyadaran serta membatasi peredaran narkoba dikalangan generasi muda, serta memberikan wawasan bahwa penyalah gunaan narkoba itu sendiri sangat berbaya.
“Indonesia darurat narkoba. Hal ini disampaikan oleh Bapak Presiden dan Kepala BNN dalam beberapa kesempatan,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung usai MoU Tentang Kurikulum Pencegahan Narkoba di sekolah-sekolah se-Kabupaten Malang dan Pemkab Malang di Mapolres Malang, Sabtu (14/10/2017).
Kurikulum pendidikan anti narkoba sementara akan dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal oleh Pemkab Malang. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya SK Bupati Malang untuk kurikulum pencegahan narkoba kepada SD dan SMP di kabupaten Malang.
“Untuk itu, mereka perlu kita bentengi dan berikan kesadaran ‘self defence’ melalui pendidikan anti narkoba,” imbuhnya.
“Selanjutnya akan dibuat dalam bentuk Perda setelah disetujui oleh DPRD. Untuk tingkat SMA/SMK serta MI, MTs, dan MAN yang di bawah Kemenag, segera menyusul ditindaklanjuti,” teganya.
Penandatangan MoU tersebut bakal ditindaklanjuti mulai bulan November mendatang. “Mulai bulan depan kita akan masuk ke sekolah-sekolah untuk mata pelajaran pencegahan narkoba ini. Untuk tahap awal ini, personel gabungan antara Satbinmas, Satnarkoba dan BNN Kabupaten Malang yang akan turun langsung. Tapi ke depan, kita akan latih guru-guru sesuai dengan modul dari pusat,” pungkasnya.
Penandatanganan MoU tentang Kurikulum Pencegahan Narkoba di sekolah-sekolah se-Kabupaten Malang dan Pemkab Malang di Mapolres Malang. Acara ini dihadiri langsung Bupati Malang Dr Rendra Kresna, Kepala Kemenag Kabupaten Malang, Kepala Cabang Malang Diknas Prov Jatim, Kepala BNN Kabupaten Malang, serta perwakilan guru dan ormas dan jajaran Polres lainnya.(JF)
