Jatimpost.com – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Masduki mulai mengkritik kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan pembangunan. Pasalnya masih banyak bantaran sungai di Jatim yang belum dibangun tanggul penahan banjir meski sudah menjadi daerah langganan banjir.
“Menghadapi musim penghujan bulan Oktober, kami melihat i banyak bantaran sungai beralih fungsi, ada bangunan permanen & industri, sungai yang rutin meluap perkampungan, contohnya sungai welang Pasuruan, Sungai Kemuning Sampang & kali Sadar di Mojokerto,”katanya.
Ia menyayangkan tidak adanya perhatian terhadap daerah aliran sungai yang sudah menjadi tangung jawab Pemprov Jatim tersebut. Padahal sudah dibentuk perda khusus pengelolaan sungai 2016. “Tapi sayangnya, perda tersebut tidak diiringi pergub, padahal manfaatnya banyak,” ujarnya.
Selain soal pembangunan pengelolaan sungai, politisi PKB Jawa Timur itu juga menyingjung soal pusat pengelolaan limbah B3. Pasalnya pembangunan pengelolaan limbah pabrik tersebut tidak ada program yang signifikan. Sehingga 170 Ton libah B3 per tahun di Jawa Timur tidak terkelola dengan baik dan tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah.
“Libah B3 kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan PAD,” sambung politisi asal Dapil Mojokerto-Jombang itu.
Potensi ekonomi yang belum terkelola dengan baik oleh Pemprov Jatim adalah panas bumi. Ada 11 titik daerah di Jatim yang memiliki potensi panas bumi seperti di Gunung Welirang, Gunung Wilis, Gunung Ijen, Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan sejumlah gunung lain di Jawa Timur. Panas bumi tersebut kata Masduki bisa menjadi sumber energi alternatif yang ramah terhadap lingkungan, salah satunya untuk mengaliri listrik warga di Jawa Timur.
“Bisa di eksplorasi jadi pembangkit listrik, di Jatim masih ada 2.7 persen rumah tangga yang belum terakses listrik,” terang Masduki.
