Gresik – Atsmosfir Politik menjelang 2020 makin terasa menghangat, Seluruh Partai Politik di Gresik berlomba melakukan Konsolidasi agar tidak kehilangan Momen pada Pilkada tahun depan.
Berbeda dengan partai politik kebanyakan yang berfokus mencari dan memunculkan Kandidat untuk Pilkada 2020, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Justru melakukan Deklarasi bersama DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Gresik bertajuk “Koalisi Program Kerakyatan”
Kegiatan yang di gelar di sebuah rumah makan di Gresik ini berlangsung Rabu (18/12/2019) dihadiri oleh Pengurus DPC PKB Kabupaten Gresik, Pengurus DPD PDIP Kabupaten Gresik, DPAC PKB Se Kabupaten Gresik, PAC PDIP Se Kabupaten Gresik.
Deklarasi Kerakyatan PKB dangan PDIP muncul atas kegelisahan dan semangat bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik yang belum maksimal.
H. Abdul Qodir, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, dalam pembukaannya mengatakan, bahwa Forum ini muncul atas Keresahan bersama antara FPKB dan FPDIP di Dewan terhadap Kinerja Eksekutif sampai pada penghujung tahun 2019 ini.
“Sampai hari ini masih banyak persoalan Kerakyatan yang masih belum bisa di tuntaskan oleh pemerintah Daerah, semisal persoalan Pendidikan, Ketenagakerjaan, Penurunan angka kemiskinan, hingga dampak Banjir Kali Lamong”.
Melihat konstituen PKB dan PDIP, Ketua DPC PDI Gresik Mujid Ridwan dalam sambutannya mengatakan jika Koalisi antara PKB dan PDIP diakui sangat cocok karena menjadi perpaduan antara religius dan nasionalis. Sehingga optimisme PDIP untuk membangun koalisi baik untuk kemenangan Pilkada 2020 maupun setelahnya.
“Apa PKB mengusung calon bupati Pak Qosim atau Gus Yani (Fandi Ahmad Yani, red) yang juga namanya sempat disebut-sebut, itu silahkan berembuk di internal sendiri. Saya siap bersama PDI Perjuangan di belakang PKB,” tegas laki laki yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik tersebut.
Sebelum Penandatanganan MoU tentang Program Kerakyatan, Ketua DPC PKB Gresik, Mohammad Qosim berharap, koalisi kerakyatan ini bisa terus berlanjut hingga paska Pilkada 2020.
“Rekan-rekan sekalian, Mohon Koalisi ini jangan hanya dimaknai sempit yg hanya berbicara (calon) Bupati dan Wakil Bupati. Tapi perlu dimaknai sebagai koalisi yang bekerja bareng terkait program-program kerakyatan, yang menguntungkan bagi warga Gresik secara Keseluruhan” ujar Qosim.