Jakarta – Pernyataan Amien Rais yang ingin menjewer Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bila bebaskan warga Muhammadiyah dalam pilpres 2019 mendapat respon negatif dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Mereka menilai pernyataan Amien bertentangan dengan khittah Muhammadiyah tahun 1971.
Hal ini diutarakan oleh Ketua DPP IMM Najih Prastiyo melalui pernyataan tertulisnya. Ia menyebut pernyataan Eks Ketum Muhammadiyah bertentangan dengan khittah yang menginginkan Muhammadiyah tidak masuk dalam dunia politik.
“Terkait pernyataan ayahanda Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah ayahanda Dr Haedar Nashir apabila membebaskan warga Muhammadiyah untuk memilih siapa saja dalam pilpres pada 17 April 2019 nanti, DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah pernah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik,” kata Najih, Rabu (21/11/2018).
Semangat khittah Muktamar Muhammadiyah 1971, ungkap Najih, ditetapkan lagi pada tanwir Muhammadiyah pada tahun 2002 di Denpasar Bali. Di tanwir itu ditegaskan prinsip Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
“Di Khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap Muhammadiyah. Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan Khittah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik,” ulasnya.
Dengan demikian, lanjut Najih, di dalam khittah tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Sebab, dia melanjutkan, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.
“Bila dukung-mendukung dilakukan lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses ataupun parpol pendukung calon presiden? Sekali lagi Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa itu. Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap ayahanda Ketua Umum PP Muhammadiyah yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres,” ujarnya.
“Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah,” pungkas Najih.
