Hasil Evaluasi Daerah Pelaksana PPKM Tahap Dua Yang Dilakukan Penprov Jatim

Foto Istimewa

JatimPost, Surabaya – PPKM Jawa Bali Tahap kedua akan dilakukan. Dengan diberlakukanya hal tersebut,  Pemprov Jatim bersama jajaran Polri dan TNI melakukan evaluasi untuk menentukan daerah mana saja yang akan melaksanakan PPKM tahap kedua.

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, Dalam evaluasi PPKM, mengakui pentingnya optimalisasi tracing. Karena dikhawatirkan banyak OTG yang masi tidak melakukan isolasi.

Namun, salah satu inovasi Kabupaten Madiun sangat baik yakni screening hasil rapid antigen setiap akan masuk daerah tersebut. Selainitu, beberapa daerah juga telah melakukan pembatasan kegiatan sosial, pesta pernikahan kecuali akad nikah yang hanya diperbolehkan dihadiri pengantin, saksi, wali dan pengulu. Harapanya untuk mengurangi mobilitas manusia yang diharapkan bisa sampai 40 persen.

“Evaluasi (kemarin) yang sudah kita lakukan untuk daerah Madiun Raya,” kata Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Rabu (20/1/2021).

Selain itu, dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov, ada beberapa daerah yang melaksanakan PPKM mulai melandai kasusnya seperti Kabupaten Kediri, Malang, Batu. Namun, Heru mengakuinya bahwa ada pula beberapa daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19.

“Yang terpenting adalah tingkat kepatuhan masyarakat, Alhamdulillah sudah naik sampai 75 – 80 persen. Ini informasi yang diberikan dari Forkopimda yang kita evaluasi dua hari sekali.” ungkapnya.

Terkait di berlakukanya PPKM tahap kedua, Heru mengakui hal tersebut. Namun, hingga saat ini surat dari pusat belum turun ke provinsi. “ini instruksi langsung dari  ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar kita siap mengikuti arahan Mendagri,” jelas Heru.

Selain di Madiun, daerah Surabaya juga dilakukan dengan menutup rumah hiburan. WFH juga di sweaping untuk memastikan 75 persen.

Ini bentuk upaya pemerintah daerah menurunkan angka positif covid, semua masyarakat harus meningkatkan kedisiplinan agar tidak sampai terjadi lockdown.

“Dengan upaya Pemkot Surabaya minta izin ke kantor-kantor Pemprov untuk sweaping memastikan WFH dilakukan 75 persen. Kita izinkan itu,” jelas Heru soal PPKM Jatim.