Jatimpost.com – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah untuk memeberikan kejelasan nasib para tenaga kerja honorer setelah statusnya dihapus pada periode tahun depan.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyampaikan akan menghapus status tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2023 mendatang.
”Jumlah tenaga honorer di instansi pemerintah tidak sedikit. Selain itu, banyak dari mereka yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai juga kebijakan ini menimbulkan masalah baru yakni tidak tertanganinya pelayanan publik,” ujar Gus Muhaimin di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (25/1/22).
Menurut Gus Muhaimin, pemerintah harus memberikan solusi efektif sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Salah satunya adalah melalui pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, Ketua Umum PKB ini menyayangkan program PPPK ini masih belum berjalan maksimal. Ia menilai rekrutmen PPPK yang dibuka pemerintah sejauh ini masih terfokuskan pada posisi tertentu seperti guru atau tenaga kesehatan.
”Saya juga mendorong agar Kemenpan-RB meminta seluruh instansi pemerintah serta pemerintah daerah agar mendata kebutuhan tenaga PPPK di instansinya masing-masing agar diajukan untuk dibuka rekrutmen PPPK di instansi tersebut guna mengakomodir pengangkatan tenaga honorer,” ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah harus memprioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar diberi kesempatan yang lebih besar dan dipermudah persyaratan untuk mengikuti seleksi PPPK, mengingat rekrutmen guru PPPK yang dilaksanakan sebelumnya, justru banyak terisi dari guru swasta karena guru honorer di sekolah negeri tidak lulus seleksi PPPK.
”Kita harus menghargai mereka yang sudah cukup lama memberikan pengabdiannya untuk bangsa ini. Jangan sampai diabaikan,” tuturnya
 meminta pemerintah untuk memeberikan kejelasan nasib para tenaga kerja honorer){kind=link}