Surabaya, jatimpots.com – Beredar surat undangan mengatasnamakan Persatuan Guru Diniyah (PGDN) Jawa Timur kepada Kepala Kementrian Agama Kota/Kabupaten se Jawa Timur. Kegiatan bertajuk Khalaqoh PGDN Jawa Timur ini dilaksanakan pada tanggal 11-12 Februari 2018 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto.
Ormas ini terbilang masih seusia jagung, dalam kop surat PGDN tercatat baru terdaftar pada tanggal 29 Januari 2018. Terhitung masih berusia 10 hari, Ormas ini dinilai sudah berani menyurati Kepala Kemenag yang merupakan Aparatur Sipil Negara.
Hal ini mengundang kecurigaan berbagai elemen masyarakat, diantaranya Ustadz Abdul Wahab, Guru Madrasah Diniyah di Pasuruan ini mengaku tidak tau soal keberadaan PGDN.
“Saya tidak tau apa itu PGDN, setau saya tidak ada perkumpulan Guru Madin di Pasuruan selain di bawah naungan LP Ma’arif NU Kab. Pasuruan,” kata Wahab, ketika dihubungi wartawan jatimpost.com via telpon
Menurutnya, selama ini tidak ada perkumpulan yang mengatasnamakan Guru Madin tanpa persetujuan Maa’rif. Dirinya mencurigai forum ini bakal diarahkan pada persoalan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Mengingat perkumpulan ini muncul menjelang Pilgub dan lokasi kegiatan halaqoh bertempat di Pondok Pesantren yang mendukung salah satu Calon Gubernur dalam Pilgub Jatim.
“Saya bukan bermaksud su’udzon, tapi kok yaa gitu amat. Ormas ini kok tiba-tiba muncul, biasanya kalau Guru Madin dikoordinir Ma’arif. Ada apa ini? Selain munculnya menjelang Pilgub, kegiatannya juga terkesan ndadakan, tempatnya juga di Pondoknya Kiai Asep, kita tau sendiri kan Kiai Asep pendukung setianya Khofifah,” Lanjut Wahab.
Pria ini menilai ada upaya agitasi yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan melalui tangan institusi Negara. Dia meminta Panitia Pengawas (Panwas) lebih waspada terhadap forum yang melibatkan institusi Negara.
“Setelah Pendamping Keluarga Harapan (PKH), sekarang giliran Kemenag yang diperalat. Sepertinya memang ada upaya agitasi melalui institusi Negara. Seharusnya panwas lebih waspada terhadap forum-forum yang melibatkan institusi Negara, jangan sampai institusi Negara diperalat untuk kepentingan calon tertentu,” pungkasnya. (oa)
