Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Ahmad Athoillah

Jatimpost.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur memberikan enam rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Enam rekomendasi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang berlangsung pada hari Selasa (3/8/2021) di Gedung DPRD Jawa Timur.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah mengatakan bahwa pihaknya menyetujui atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Persetujuan tersebut kemudian ditetapkan sebagai Perda.

Namun, Fraksi PKB kata pria yang biasa disapa Gus Atho’ itu memberikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur atau eksekutif guna melakukan penyempurnaan pelaksanaan APBD Jatim pada tahun-tahun berikutnya.

Rekomendasi pertama adalah terkait optimalisasi potensi pendapatan daerah. Fraksi PKB kata Gus Atho’ meminta Pemprov Jatim untuk bisa memaksimalkan potensi peningkatan pendapatan daerah dari retribusi daerah. Tidak hanya itu, pihaknya meminta untuk melakukan peningkatan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah Jawa Timur.

“Kedua terkait dengan optimalisasi belanja daerah. Kita minta perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan publik, bukan hanya bersifat inkremental. Sehinggga realisasi belanja daerah bisa maksimal,” imbuhnya.

Masih berkaitan dengan realisasi belanja daerah, rekomendasi yang ketiga peningkatan pertumbunan dan pemerataan pembangunan ekonomi Jawa Timur. karena itu, politisi asal dapil Jombang-Mojokerto itu meminta pemprov untuk memperhatikan dan mengedepankan pembangunan sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan menjaga iklim industrialisasi untuk bisa tetap kondusif. Sebab, sektor tersebut adalah sektor utama dan menjadi sektor unggulan Jawa Timur.

Sedangkan rekomendasi yang keempat, adalah terkait dengan peningkatan partisipasi publik. Peningkatan partisipasi publik kata Gus Atho’ amatlah penting dalam menyusun proses penyusunan anggaran. Partisipasi tersebut dalam artian mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terjaring baik melalui musrenbang ataupun yang tersampaikan melalui reses dewan di daerah.

Lebih lanjut, partisipasi dan penyusunan anggaran, Fraksi PKB meminta pemprov untuk segera menyusun desain strategis recovery sosial ekonomi pasca pandemi. Rekomendasi ke lima ini untuk memanstikan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki formula dalam melakukan pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang saat ini sedang jatuh. Sehingga pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kembali bergeliat mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasioanal atau provinsi lainnya.

Sedangkan rekomendasi keenam adalah terkait dengan peningkatan kualitas SDM aparatul sipil yang ada di lingkungan Pemprov untuk mengefektifkan pengendalian intern. “Ini penting dalam menjaga pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Jatim di masa depan tetap bersesuaian dengan standart akuntasi pemerintahan dan perundang-undangan,” pungkap anggota Komisi B DPRD Jawa Timur itu.