Dua Paslon Pilbup Kab. Malang Tolak Hasil Rekapitulasi Final KPU yang Menangkan Sanusi-Didik

Rapat Pleno Rekapitulasi pemungutan Suara Pilbup Kabupaten Malang oleh KPU yang di gelar di Gedung DPRD Kab. Malang

Malang, jatimpost.com – Rapat Pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilbup Kabupaten Malang selasai di gelar. KPU menetapkan pasangan nomor urut 1 Sanusi-Didik Subroto (SanDi) sebagai pemenang dalam perolehan suara.

Namun, hasil final KPU tersebut di tolak oleh dua Tim Pasangan Calon (Paslon) lainnya, yaitu paslon nomor urut 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono dan paslon independen Heri Cahyono-Gunadi Handoko. Keduanya menolak hasil Pilbup Malang lantaran ditengarai terjadi banyak pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Dari hasil rekapitulasi KPU yang digelar KPU Kab. Malang di gedung DPRD Kabupaten Malang, sejak Rabu (16/12/20), dari total 33 PPK di Kabupaten Malang, Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) memperoleh 530.449 suara atau 45,51 persen, dari total suara sah sebanyak 1.165.592.

Sedangkan perolehan paslon nomor 2, Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono (Ladub) 491.816 suara atau 42,19 persen. Sementara paslon nomor urut 3, Heri Cahyono (HC) dan Gunadi Handoko (GH) mendapat perolehan 143.327 suara atau 12,30 persen.

Ketua tim pemenangan Ladub Ali Ahmad mengatakan, pihaknya memiliki beberapa cacatatan pelanggaran hukum dalam pelaksaan Pilkada Kabupaten Malang. Saat ini pihaknya masih melakukan kajian mendalam untuk mengkaji potensi pelanggaran yang terjadi hingga 3 hari kedepan.

“Tim saat ini sedang melakukan kajian mendalam terhadap beberapa indikasi dan temuan yang menandakan ada pelanggaran hukum selama proses pilkada,” kata Ali Ahmad, Kamis (17/12/20).

Dari dasar itulah, Ali menambakan, pasangan Ladub keberatan dan kemudian tidak menandatangani hasil rekapitulasi pemungutan suara oleh KPU. “Alasan itulah, kami tidak menanda tangani hasil rekapitulasi,” sambung pria akrab disapa Gus Ali ini.

Ketua DPC PKB Kabupaten Malang ini membeberkan beberapa unsur pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Setelah dikaji, ada dugaan penggunaan APBD Pemkab Malang untuk kepentingan Pilkada.

“Sejauh kita tahu bahwa paslon SanDi adalah petahana. Setelah kami telaah APBD ada kenaikan anggaran sebesar 191 persen tahun ini, termasuk ada juga dugaan instruksi kepada seluruh kepala desa untuk membuat surat pengajuan sepeda motor,” beber anggota Komisi XI DPR RI ini.

Sementara unsur pelanggaran kedua adalah mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malang, untuk pemenangan paslon SanDi.

“Indikasi ketiga adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan paslon SanDi. Hal ini juga sangat jelas terjadi dan kami punya banyak bukti, ” Imbuhnya.

Indikasi keempat yakni adanya dugaan operasi politik uang yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif dan dilakukan hampir merata di seluruh Kabupaten Malang.

“Indikasi terakhir yang kami temukan adalah mempengaruhi netralitas penyelenggara Pilkada baik KPU dan Bawaslu,” ucap Gus Ali.

Indikasi kasus pada poin kelima tersebut terjadi pada saat hasil rekap suara dimana Paslon Nomor urut 02 merasa dirugikan karena hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan rekap form C1. Kondisi itu menurut Gus Ali terjadi di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten Malang.

“Semua unsur itu akan kami pelajari secara serius dengan tim. Kami masih punya waktu 3 hari untuk melakukan gugatan PHPU, nanti akan kami putuskan apakah berlanjut ke MK atau tidak” tandasnya.

Sementara itu, tim pemenangan paslon nomor urut 3, Sutopo Dewangga mengatakan, ada tindakan cacat hukup dalam proses pilkada Kabupaten Malang yang digelar pada 9 Desember lalu. Diantaranya hak suara pasien tengah menjalani perawatan di rumah sakit, serta narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Kami tidak merasa hak konstitusi mereka sudah difasilitasi oleh penyelenggara. Termasuk juga warga yang memiliki hak pilih. Dengan begitu, kami merasa ada cacat prosedur,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, KPU Kabupaten Malang mengaku tidak mempermasalahkan keberatan dari paslon 2 dan 3 atas hasil rekapitulasi.

“Pada intinya, kita sudah menjalani prosedur pilkada ini sebagaimana aturan yang berlaku. Jika ada keberatan silahkan, masih ada waktu 3 hari untuk menggugat,” terang Komisioner Bagian Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. [*]