Definisi Pesantren di RUU Pesantren Sudah Pas, PBNU: Memenuhi Aspek Filosofis dan Budaya Pesantren

Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Robikin Emhas mendukung RUU Pesantren segera disahkan oleh DPR. Menurutnya, RUU Pesantren sudah memenuhi berbagai aspek mulai dari sosiologis, filosofis dan budaya pesantren.

“Definisi pesantren yang dirumuskan dalam RUU Pesantren sudah tepat, sudah benar. Tidak perlu dirubah, rumusan itu telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan budaya pesantren,” kata Kiai Robikin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2019).

Selain itu, sambung Kiai Robikin, ada lima unsur yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pesantren. Yakni adanya kyai, santri, masjid/mushola, pondokan/asrama, dan kitab kuning dalam kurikulum ajarannya.

“Sebagaiamana kita maklum, terdapat 5 unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai pesantren. Yaitu kiai, santri, masjid, pondokan dan kitab kuning. Kurang satu unsur saja, maka tidak bisa disebut sebagai pesantren,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kiai Robikin menilai keseluruhan draft RUU Pesantren sesuai dengan pandangan NU. Dirinya meminta agar RUU tersebut segera untuk disahkan.

“Dalam pandangan NU, keseluruhan isi RUU Pesantren yang dihasilkan saat ini sudah memenuhi kaedah dan mengakomodasi keberagamaan pesantren di Indonesia. Untuk itu NU meminta agar RUU Pesantren segera disahkan dalam rapat paripurna DPR,” tegasnya.

Sebelumnya, Muhammadiyah bersama ormas lainnya turut meminta penundaan pengesahan RUU Pesantren. Orma Islam tersebut diantaranya Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam (Persis), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla’ul Anwar, Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) dan Pondok Pesantren Darunnajah.

“Setelah mengkaji secara mendalam RUU Pesantren, dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami menyampaikan permohonan kiranya saudara Ketua DPR RI berkenan menunda pengesahan RUU Pesantren menjadi UU karena pertama: belum mengakomodir aspirasi ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren, kedua: materi RUU Pesantren diusulkan untuk dimasukan dalam revisi undang-undang NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” begitu bunyi surat yang dilihat jatimpostcom, Kamis (19/9/2019).