Dapat Apresiasi Dari MenPAN RB, Bupati Sidoarjo Raih Penghargaan SAKIP Tahun 2018

Sidoarjo, Jatimpost.Com – Atas pencapaian yang di raih, Bupati Sidoarjo  H. Saiful Ilah SH, M.Hum mendapakan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Pembangunan (MenPAN RB), Asman Abnur di Pemda wilayah II, di Nusa Dua Bali, Rabu (31/01/18).

Penghargaan didapat atas hasil penyerahan laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) tahun 2017. Yang mana di Wilayah II telah mengalami peningkatan 4,59 poin. Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/ kota tahun 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti meningkat 4,59 poin atau berpredikat BB.

Asman Abrur mengatakan, pemberian penghargaan yang dilakukan dalam rangka menapresiasi kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi dirokrasi. Atas upaya tersebut, terdapat satu pemerintah kabupaten dan satu provinsi yang berpredikat “A” dan 17 pemprov, Kabupaten/ Kota berpredikat “BB”.

Di Wilayah II ini juga terdapat 52 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”. “Saya mengharapkan agar tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik,” ujarnya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) Pemda wilayah II.

Lain sisi, sesuai instruksi Presiden di berbagai kesempatan selalu mengarahkan agar seluruh instansi pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang efisien. Hal itu diantaranya dapat ditunjukkan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Asman mengajak kepada seluruh pemimpin Pemda untuk memahami bahwa efisiensi tidak cukup hanya memotong anggaran. Tetapi efisiensi  juga dilakukan dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan asas utama penggunaan anggaran negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu akuntabilitas berorientasi hasil. “Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil/kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SAKIP,” imbuh Asman.

Dalam kesempatan itu, Asman juga memberikan apresiasi kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah mengimplementasikan e-Budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing. Dikatakan, e-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program/kegiatan siluman serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Namun demikian, e budgeting yang dilaksanakan saat ini belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

“Saya berharap e-Budgeting yang Bapak/Ibu telah implementasikan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, e-Performance Based Budgeting,” tegasnya. [aw]