Amir Aslichin Minta Kebijakan Pupuk Tak Berpihak Kepada Petani Dibatalkan

Foto Achmad Amir Aslichin

Jatimpost.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Achmad Amir Aslichin meminta kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait pupuk bersubsidi tak berpihak kepada petani untuk dibatalkan atau ditunda. Kebijakan tersebut dijelaskan bahwa syarat pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No498/SR.320/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020.

Permintaan Amir Aslichin berangkat dari kondisi real di lapangan. Banyak masyarakat petani memenuhi syarat mendapatkan pupuk bersubsidi, namun tidak memiliki kartu tani. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementan dan akan diberlakukan pada 1 Sepetember mendatang dinilai merugikan para petani.

“Tak semua petani di Jawa Timur punya kartu tani sebagaimana yang terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kebutuhan Kelompok). Apalagi untuk mendapatkan kartu tersebut harus melalui berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku,” ungkap anggota Fraksi PKB Jawa Timur itu.

Di satu sisi, kelangkaan pupuk di tingkat bawah banyak dikeluhkan oleh petani dan menjadi masalah klasik yang tidak pernah selesai sejak dulu. “Petani masih sulit dapatkan pupuk dan ini ditambah kebijakan baru, membuat petani semakin terpuruk,” imbuhnya.

Politisi Sidoarjo itu memprediksi, jika kebijakan syarat pembelian pupuk bersubsidi tetap dipaksakan akan berdapak terhadap produksi pertanian, utamanya produksi beras nasional. Dampak yang terlihat adalah menurunnya hasil pertanian yang disebabkan tananam tidak mendapatkan pupuk, atau bahkan petani tidak bisa memulai musim tanamnya karena tidak bisa membeli pupuk. “Kondisi ini yang sangat kita khawatirkan, menurunnya hasil produksi,” ujarnya.

Sebab itu, pihaknya di parlemen Jatim akan terus melakukan pressure kepada dinas terkait dan kementerian untuk menunda kebijakan yang tidak pro terhadap petani saat ini. “Secara prinsip kita mendukung syarat tersebut, tapi tidak sekarang. Karena petani banyak yang tidak punya kartu tani. Selesaikan dulu pendataannya,” pungkasnya.