Achmad Amir Aslichin Usul Pemprov dan Daerah Mandatkan Pemerintah Desa Kelola Anggaran Dana Covid-19

0
7
Achmad Amir Aslichin, Anggota DPRD Fraksi PKB Provinsi Jawa Timur

Sidoarjo – Agar tidak lagi ada timpang tindih dalam mengelola dana anggaran untuk Covid-19 dari Pemprov maupun daerah, Achmad Amir Aslichin menyarankan agar skema pengelolaan dana tersebut diatur langsung oleh pemerintah desa. Hal ini untuk mengefektikan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, aparatur pemerintah desa lebih mengerti mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan tersebut.

“Yang tahu persis jumlah dan siapa saja warga yang terdampak adalah pemerintah desa, sehingga pembagiannya nantinya akan efektif, tepat sasaran, merata dan berkeadilan,” kata kata Mas Iin usai jaring aspirasi dengan beberapa lurah dan pegiat UMKM, Selasa (21/4/2020).

Salah satunya, menurut anggota DPRD Fraksi PKB Provinsi Jawa Timur itu, dengan mengalokasikan kepada penyedia barang maupun jasa yang ada di desa tersebut. Misalnya, pengadaan barang seperti masker bisa diserahkan kepada warga desa yang berprofesi sebagai penjahit.

Selain itu, pengadaan baksos berupa sembako bisa dipesan di toko kelontong maupun peracangan milik warga. Pun halnya pengadaan handsanitizer, face shield dan tempat cuci tangan bisa menggunakan dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dengan begitu warga bisa mendapatkan barokah keuntungan dari dana tersebut sehingga ekonomi di desa tersebut bisa berjalan dan bisa berkembang,” tambahnya.

Sebelumnya, Mas Iin mengkritik pola pengelolaan anggaran untuk Covid-19 yang terkesan tumpang tindih. Sehingga, pengelolaan dana yang diambilkan dari APBD tersebut dirasakan kurang tepat sasaran dan merata.

Salah satunya, menurut Mas Iin, terkait pengadaan dan penyaluran masker kepada warga yang terdampak Covid-19.

“Pemprov dan Pemkab/Pemkot membagi-bagikan masker dan sembako ke para pengguna jalan. Ini bisa jadi ironis. Yang nuruti himbauan stay at home dan work from home akan mendapatkan jatah masker dan sembako cuma dari Pemdes saja, sedangkan yang tidak mengindahkan himbauan (yang keluyuran di jalan) bisa mendapatkan mendapatkan 2 atau lebih,” kata Mas Iin saat ditemui usai melakukan jaring aspirasi dengan beberapa lurah dan pegiat UMKM di Sidoarjo.