Trenggalek – Dalam lima tahun terakhir bencana kekeringan yang terjadi di 70 desa di Trenggalek merupakan krisis air terparah yang pernah terjadi. Bahkan tahun ini sampai seluruh kecamatan terdampak kekeringan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Joko Rusianto, mengatakan kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya.
“Kalau dibanding tahun lalu ada tambahan 6 desa, sedangkan jumlah kecamatan yang terdampak tahun ini 14 kecamatan atau semua, sedangkan yang lalu hanya 13 kecamatan,” kata Joko Rusianto, Sabtu (2/11/2019).
Untuk mengatasi dampak krisis air itu BPBD Trenggalek terus menggelontorkan bantuan air bersih ke seluruh desa yang terdampak. Bahkan tahun ini pihaknya telah memanfaatkan biaya tidak terduga (BTT) dari APBD Trenggalek 2019, mengingat anggaran penyediaan air bersih telah habis pada akhir September lalu.
“Kami menggunakan BTT senilai Rp 1,2 miliar untuk mengatasi kekeringan ini,” ujarnya.
Sementara hari ini pemerintah daerah mengirimkan 40 ribu liter bantuan air bersih ke Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari. Bantuan dikirimkan menggunakan satu mobil tangki berkapasitas 24 ribu liter serta dua tangki berkapasitas 8 ribu liter.
Kiriman bantuan tersebut selanjutnya dibagi ke beberapa tandon berukuran besar dan diangkut ulang menuju titik perkampungan yang terdampak krisis air.
Ketua TP PKK Trenggalek, Novita Hardini, mengatakan program penanggulangan dampak kekeringan tidak hanya dilakukan oleh BPBD namun berbagai organisasi swasta dan pemerintah. Mereka saling bergotong royong untuk memberikan bantuan air bersih kepada korban kekeringan.
“Untuk bantuan ini merupakan urunan dari bupati dan dari pemerintah daerah. Saya ke sini juga sekaligus untuk menggali aspirasi dari warga terkait program penanggulangan kekeringan, termasuk di tahun-tahun mendatang,” kata Novita.
Kondisi kekeringan di Trenggalek saat ini cukup parah, bahkan Desa Wonoanti dan Kecamatan Gandusari yang sebelumnya belum pernah mengalami krisis air, tahun ini juga ikut terdampak.
Menurutnya saat ini pemerintah daerah tidak hanya sekadar melakukan penanggulangan dampak kekeringan, namun juga memikirkan langkah strategis jangka panjang agar krisis air tidak kembali terulang.
“Semoga gotong royong dari berbagai pihak dapat mengurangi beban warga yang terdampak kekeringan,” jelasnya.
