Jatimpost.com – Pemerintah secara resmi memulai program strategis pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan pesantren seluruh Indonesia. Launching program ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan SPPG di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, pada Senin (26/5).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, pengasuh ponpes Syaichona Moh. Cholil, anggota DPR RI Komisi IX dan I, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan Koperasi BMT NU Jatim.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra mewakili Menteri Keuangan menyampaikan pidato kunci. Ia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi di masyarakat Indonesia.
“Pada awalnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp71 triliun melalui Kementerian Keuangan untuk program ini. Kemudian melalui efisiensi, dana tersebut bertambah sekitar Rp100 triliun lagi, sehingga diharapkan dapat menjangkau 84 juta anak serta ibu hamil dan menyusui di seluruh tanah air,” ujar Ismed.
Meski demikian, Ismed mengakui bahwa tantangan utama terletak pada proses pembangunan SPPG di berbagai daerah. Untuk mengatasi hal ini, PIP bersama Tim Percepatan Pembangunan dari Kemenko PM dan dukungan Badan Gizi Nasional tengah merancang skema pembiayaan baru.
Ismed menjelaskan bahwa plafon pembiayaan ultra mikro yang selama ini diberikan PIP sebesar Rp20 juta per debitur telah disetujui untuk ditingkatkan menjadi Rp100 juta sejak akhir tahun lalu. Skema ini berupa dana bergulir dengan bunga yang lebih rendah dibanding Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukan berupa bantuan.
“PIP sebelumnya membiayai ultra mikro dengan plafon Rp20 juta, dan kini telah disahkan peningkatan plafonnya menjadi Rp100 juta per debitur,” jelasnya.
Kerja sama strategis dengan Koperasi BMT NU Jatim menjadi langkah awal implementasi skema pembiayaan ini. Ismed berharap akad kerja sama dapat segera dilaksanakan dalam 1-2 pekan ke depan.
“Karena ini merupakan skema baru dan sedang dalam proses penyempurnaan aturan turunan PMK 130 yang disahkan pada Desember lalu, kami optimis akad dengan BMT NU Jawa Timur bisa terlaksana segera,” tambahnya.
Sebagai penutup, Ismed mengucapkan selamat atas dimulainya pembangunan 1.000 SPPG di pesantren, yang menjadi langkah nyata memperkuat ketahanan gizi nasional melalui basis pesantren.
“Kami mewakili Kementerian Keuangan mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama pembangunan 1.000 SPPG di lingkungan pesantren seluruh Indonesia,” tutupnya.
