Jatimpost.com – DPRD Jawa Timur memberikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan dalam menanggulangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, menegaskan bahwa wabah PMK merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
“Oleh karena itu, kami bersama Pemprov Jatim akan terus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam penanganan PMK,” ujar Musyafak pada Sabtu (15/2/2025).
Meskipun menghadapi pengurangan anggaran akibat kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, DPRD Jatim tetap menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk penanggulangan PMK. Menurut Musyafak, kebijakan ini menunjukkan komitmen DPRD dalam mendukung eksekutif meskipun APBD mengalami pengurangan.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, pendampingan peternak, serta pembelian vaksin. “Langkah ini penting untuk memperkuat upaya penanganan PMK di daerah,” jelasnya.
Saat ini, Jawa Timur telah mengantongi 2,2 juta dosis vaksin PMK. Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan tahunan yang mencapai 6,6 juta dosis. Dengan demikian, Jatim masih kekurangan sekitar 4,4 juta dosis vaksin untuk menekan laju penyebaran PMK.
Musyafak berharap, dengan adanya dukungan anggaran ini, Pemprov Jatim dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan PMK di seluruh wilayah Jawa Timur. “Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi agar wabah ini dapat dikendalikan dengan baik,” pungkasnya.
