Jatimpost.com – Kebijakan pemerintah yang merumahkan guru honorer berdampak besar terhadap sistem pembelajaran di sekolah dasar. Banyak sekolah kini mengalami kekurangan tenaga pengajar, menyebabkan terganggunya proses belajar-mengajar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember, Achmad Rusdan, mengungkapkan bahwa beberapa sekolah dasar negeri turut merasakan dampak dari kebijakan ini. Menurutnya, minimnya jumlah guru PNS semakin memperparah kondisi pendidikan di daerah tersebut.

“Dengan minimnya jumlah guru PNS, jika guru honorer tidak lagi bekerja karena tidak ada gaji, maka sekolah-sekolah ini akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar,” jelas Rusdan pada (12/02/2025).

Sekolah Mengalami Krisis Tenaga Pengajar

Beberapa sekolah yang memiliki banyak rombongan belajar (rombel) kini mengalami krisis tenaga pengajar. Guru PNS harus mengajar di beberapa kelas sekaligus untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini menyebabkan beban kerja guru PNS semakin berat, karena mereka harus merangkap tugas yang seharusnya dilakukan oleh guru honorer. Akibatnya, kualitas pembelajaran bagi siswa pun terancam menurun secara signifikan.

Rusdan menambahkan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya guru yang kewalahan, tetapi juga siswa yang tidak bisa mendapatkan pembelajaran secara optimal sesuai kurikulum yang berlaku. Ia menilai kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan efisiensi anggaran pemerintah yang berpotensi mengorbankan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan.

Kekhawatiran Orang Tua dan Tuntutan Solusi dari Pemerintah

Kondisi ini juga mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua murid. Mereka cemas akan nasib pendidikan anak-anak mereka jika kekurangan guru terus berlanjut. Beberapa orang tua mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan ini dan mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi.

Rusdan menegaskan bahwa pemerintah harus segera mencari alternatif solusi dalam penganggaran tenaga guru honorer agar sekolah tetap dapat berfungsi dengan baik. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan skema khusus guna mempertahankan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak sekolah dasar.

Sejumlah pihak menilai bahwa tanpa guru honorer, sekolah akan kesulitan menjalankan sistem pendidikan yang berkualitas. Bahkan, ada beberapa sekolah yang berpotensi tidak bisa beroperasi secara normal akibat kekurangan tenaga pengajar.

Masyarakat dan berbagai elemen pendidikan di Jember mendesak pemerintah untuk segera turun tangan sebelum dunia pendidikan di daerah ini mengalami dampak yang lebih parah. Mereka berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik agar sistem pendidikan tetap berjalan dengan baik.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, tekanan dari berbagai pihak terus meningkat agar pemerintah segera mengambil tindakan sebelum krisis tenaga pengajar semakin parah.