Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Pasal 117, Kemendes PDTT Siapkan RPP Tentang BUMDes

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Jatimpost.com – Dalam rangka menindak lanjuti UU Cipta Kerja Pasal 117 terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dalam mengatur BUMDes terkait legal standing.

Mendes PTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, RPP BUMDes yang disusun oleh Kementerian Desa PDTT dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh masyarakat desa.

“Yang kita hadapi adalah masyarakat desa dengan berbagai kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Jadi kita upayakan sedemikian rupa, sesederhana mungkin sehingga tidak membutuhkan dahi berkerut ketika membaca,” ujar Gus Menteri di Jakarta, Selasa (20/10/20).

Menteri yang akrab disapa Gus Menteri itu mengungkapkan, UU Cipta Kerja Pasal 117 yang menetapkan BUMDes sebagai badan hukum adalah pasal yang telah lama ditunggu-tunggu oleh BUMDes. Sebab dengan adanya UU tersebut, BUMDes bisa menjalin kerjasama bisnis, mengakses permodalan, mengembangkan ekonomi, hingga mempermudah dalam memberikan layanan umum.

“Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian penting, karena memang ditunggu-tunggu pasal itu (Pasal 117),” ujar Gus Menteri.  

Dalam pembuatan RPP BUMDes tersebut, Kemendes PTT melibatkan beberapa pihak dengan tujuan agar RPP yang disusun bisa mengakomodir aspirasi seluruh elemen yang ada.

“Ini (RPP BUM Desa) betul-betul kita sikapi dengan cepat, akurat, tapi juga moderat. Moderatnya apa, kita mengajak sebanyak mungkin pihak untuk diskusi,” ungkapnya. [*]