Sanksi Denda Bagi Pelanggar Prokes di Surabaya Tak Berlaku Untuk Kalangan Dibawah Umur, Tapi…

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Surabaya, Jatimpost.com – Pemkot Surabaya saat ini memberlakukan sanksi denda kepada pelanggar protokol kesehatan (Prokes). Namun sanksi tersebut tidak berlaku bagi kalangan dibawah umur. Ada sanksi lain yang telah disiapkan oleh Pemkot.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, khusus kalangan dibawah umur yang melanggar Prokes akan diberikan sanksi sosial. Diantaranya adalah memberikan makan lansia dan ODGJ (Orang dalam Gangguan Jiwa).

“Oh ya nanti sanksinya beda itu, pasti beda sudah kita pikirkan itu. Nanti mungkin memberi makan lansia, ngasih makan orang gila (di Liponsos Keputih),” ujar Risma.

Diberlakukannya sanksi denda bagi pelanggar Prokes di Surabaya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik secara perorangan maupun tempat-tempat usaha.

“Kita harapkan efektif gitu. Karena selama ini denda (sanksi) push up, kemarin kita dianjurkan untuk denda saja dari pusat,” kata Risma kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam, Kamis (17/9/20).

Risma menjelaskan, dalam perubahan perwali hanya untuk mengatur sanksi denda kepada pelanggar protokol kesehatan, baik untuk perorangan maupun tempat usaha di Surabaya. Perwali tersebut sudah diterbitkan dan akan segera diedarkan.

“Itu tadi perubahan untuk denda. Sudah (diterbitkan) sebentar lagi diedarkan. Aku lupa nanti tak cek lagi, iya (denda) Rp 200 ribu,” ungkap Risma.

Sementara untuk tempat usaha, Risma juga menyampaikan ada sanksi evaluasi izin usaha. “Kalau perusahaan, kalau dia punya izin nantinya perilakunya izin juga gitu dievaluasi perizinan. Meskipun nanti misalkan tutup beberapa hari, tapi lakukan itu (penindakan). Tapi Alhamdulillah kalau perusahaan selama ini, saya lihat laporannya camat, lurah juga turun, di industri relatif tertib,” lanjut Risma. [hy]