Sakiti Hati Rakyat, Politisi PKB: Trisila Wajib Dihapus dari RUU HIP

Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Ubaidillah

Jatimpost.com- Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang telah disepakati masuk prolegnas DPR RI menuai polemik karena ada beberapa pasal yang sangat bertentangan dengan falsafah pancasila dan diprediksi menimbulkan kekacauan sosial politik bangsa Indonesia. Salah satu pasal yang dianggap sangat menyakiti hati rakyat Indonesia adalah Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila. Pasal tersebut kata anggota Fraksi PKB Jawa Timur Ubaidillah wajib untuk dihapus dari RUU.

“Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai trisila yang kristalisasinya ekasila  wajib di hapus tanpa kompromi,  karena sangat bertentangan dengan keinginan rakyat,” ungkapnya, Senin (15/6/2020).

Selain itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur tersebut juga mempertanyakan keputusan DPR RI yang tidak memasukkan TAP MPRS No XXV/MPRS 1966 sebagai konsideran payung hukum. Padahal TAP MPR tersebut memuat pembubaran partai komunis dan larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme di Idonesia masih berlaku. Hal demikian itu, kata Ubaidillah Harus menjadi perhatian serius tim penyusun RUU HIP untuk mengkaji ulang agar produk kebijakan berupa UU tidak menyakiti hati rakyat.

“Kita semua mengingat dengan jelas pemberontakan PKI di tahun 1966, sampai saat ini masih melukai perasaan rakyat. Dimana peristiwa itu memakan korban dengan jumlah yang tidak sedikit,” terangnya.

Ubadillah menyampaikan bahwa saat ini masyarakat tengah gaduh isu-isu PKI akan bangkit kembali dengan hadirnya RUU HIP. Kegaduhan tersebut harus segera diselesaikan dengan memberikan penjelasakan kepada masyarakat maksud dari pembentukan RUU HIP.

“DPR RI harus menjelaskan dan membuktikan bahwa mereka masih menjaga citranya sebagai wakil rakyat. Artinya kebijakan atau UU yang akan dilahirkan tidak boleh bertentangan dengan keinginan rakyat.  Dan jika DPR RI mengingkari ini semua, saya yakin akan ada gelombang perlawan yang begitu besar dari rakyat,” jelasnya.

Untuk itu, mantan aktivis PMII itu kemudian menyarankan DPR RI untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat termasuk dari ormas kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadyah dalam menyesun RUU. Aspirasi masyarakat tersebut menjadi bahan untuk merubah pasal-pasal RUU HIP yang menuai kontra.

“Draf RUU inisiatif DPR RI ini masih sangat bisa untuk disempurnakan dalam pembahasannya,” pungkasnya.