PWNU Jatim Berharap Program Terbaik Banyuwangi Bisa Diterapkan ke Provinsi

Banyuwamgi, Jatimpost.com – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Hasan Mutawakkil Alallah meminta program terbaik pemkab Banyuwangi agar bisa diterapkan ke provinsi. Hal tersebut di ungkapkan saat mengunjungi Mall Pelayan Publik Banyuwangi, Kamis (21/12/17).

Pengasuh Pondok Pesantrea Zainul Hasan Genggong Pajarakan, Probolinggo itu menilai seluruh prpgram terbaik yang di lakukan pemkab Banyuwangi sebuah terobosan yang berdampak kepada kemaslahatan umat. Salah satunya adalah mall pelayan publik.

“Di sini saya melihat adanya kemudahan yang diberikan bagi warga, semua pelayanan dilayani di satu tempat. Pastinya ini memperpendek birokrasi, mengefisienkan waktu dan meminimalisasi pungutan-pungutan liar. Ini adalah wujud pemerintah daerah yang memikirkan kemaslahatan umat,” kata Kyai Mutawakkil.

Dia mencontohkan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang saat ini melayani 142 layanan dokumen/izin bagi masyarakat. Mulai administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP; beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, hingga pembayaran retribusi daerah.

“Ini perlu ditiru oleh pemerintahan daerah lainnya. Yang wajib harus dibawa ke provinsi. Diharapkan inovasi Banyuwangi ini bisa diterapkan di lingkup Jawa Timur sehingga manfaatnya bagi kemaslahatan rakyat akan lebih besar lagi,” ujarnya.

Sementara bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan mal pelayan publik tersebut adalah merupakan wujud komitmen pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Semuanya cukup di sini, warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Ini juga bentuk transparansi, staf disini tidak ada yang terima uang, semuanya gratis. Dan jika memang ada biaya resmi, pembayarannya di loket bank yang telah disediakan,” ujar Anas yang juga calon wakil Gubernur Jatim 2019.

Di lain sini, hal tersebut berkaitan dengan keberadaan MPP yang memberikan kepastian bagi para investor yang masuk ke daerah Banyuwangi.

“Investor cukup datang di Mal Pelayanan Publik, semua proses terbuka, bahkan advice planning juga di situ. Kalau dulu kan harus ke beberapa dinas. Pelayanan yang memudahkan rakyat seperti ini bisa direplikasi lebih banyak lagi,” pungkas Anas. [aw]