Politisi PKB Donasikan Gajinya untuk Penanganan Covid-19

Mojokerto  – Anggota DPRD Jawa Timur Masduki bersama dengan Fraksi PKB Mojokerto mendonasikan sebagian gajinya untuk penanganan pencegahan penyebaran virus corona (covid-19). Aksi sosial tersebut dilakukan politisi PKB dengan menggandeng LazisNU, sebagai lembaga yang bergerak dalam mengelola zakat atau ifaq untuk disalurkan kepada masyarakat.

Masduki menyampaikan bahwa gerakan mendonasikan sebagaian gajinya tersebut sebagai bentuk aksi nyata kemanusian para politisi PKB kepada masyarakat yang saat ini dihantui wabah pandemi covid-19. Hal tersebut juga sesuai dengan intruksi DPP PKB bahwa semua kekuatan PKB harus menyatu bersama masyarakat melawan covid-19.

“Aksi kemanusiaan ini sejalan dengan intruksi DPP PKB. Kita donasikan gaji kita sebagai anggota dewan selama proses menanganan covid-19,” Masduki.

Gaji yang didonasikan oleh politisi PKB tersebut digunakan untuk penanganan penyebaran covid-19 di tangah-tengah masyarakat, seperti melakukan aksi penyemprotal disinfektan di tempat-tempat umum, pembagian hand sanitizer dan pembagian masker untuk masyarakat.

Politisi asal Mojokerto itu mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya fokus dalam pencegahan, namun juga melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengenali bahaya dan bagaimana cara agar tidak terinfeksi covid-19.

Tidak kalah penting, kata Masduki, masyarakat juga harus diberi pemahaman agar masyarakat tidak panik jika ada ada seseorang yang meninggal karena covid-19. “Bahwasanya bila seseorang meninggal karena covid-19 yang dilaksanakan dengan prosedur medis tidak akan menular. Sehingga tidak terjadi penolakan dari warga, seperti yang viral di media sosial,” sambungnya.

Selain itu, Masduki juga menjelaskan untuk mencarikan solusi bagi masyarakat yang terdampak covid-19 secara ekonomi untuk mendapatkan bantukan atau kompensasi dari Pemerintah Kota Mojokerto. Karena yang saat ini sudah siap untuk memberikan kompensasi kepada pelaku IKM dan pekerja harian terdampak covid-19 adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Pemprov sudah menyiapkan anggaran kompensasi sebesar 360 M. anggaran tersebut bersumber dari pemangkasan anggaran anggota dewan, eksekutif dan dana tak terduga dari APBD Jatim 2020,” Pungkasnya.