Pemprov Jatim: Upah Minimum Guru Swasta Harus Diperjuangkan Bersama

SURABAYA, jatimpost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meminta semua pihak memperjuangkan persoalan yang menyangkut nasab (status) dan nasib guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jawa Timur.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, saat ini masih banyak Guru PAI yang seharusnya ada di bawah naungan Kementerian Agama, tapi diangkat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kejelasan nasab ini penting supaya guru-guru Pendidikan Agama Islam ini lebih mantap dalam rangka memberikan pengajaran dan pendidikan pada anak-anak didik kita,” tutur Gus Ipul saat memberikan Sambutan dalam pembukaan Kongres ke-3 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) di JX International Convention Center Surabaya, Sabtu, 2 Desember 2017.

Gus Ipul mengatakan, Pemprov Jatim telah berjuang bersama PGRI dan elemen guru lain agar para GTT (Guru Tidak Tetap) yang mengajar di sekolah negeri bisa menjadi pegawai pemerintah dengan sistem kontrak kerja. Sedangkan untuk guru swasta, aspirasi para guru agar memiliki Upah Minimum Guru (UMG) atau setara dengan UMK bagi para buruh, harus diperjuangkan bersama.

“Para guru menyampaikan aspirasi, yang namanya buruh aja memiliki UMK, kenapa guru tidak diberi UMG. Yang swasta keluhannya seperti itu. Nah ini yang harus kita perjuangkan bareng-bareng kita cari celah. Sehingga baik di negeri dan swasta sama-sama diurus oleh pemerintah,” kata dia.

Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini, Gus Ipul juga melaporkan jumlah guru agama di Jatim yang dari tahun ke tahun terus menurun. Gus Ipul barharap Menteri Agama segera merekrut kembali.

“Sepuluh tahun yang lalu kira-kira jumlah guru Pendidikan Agama Islam di Jatim sekitar 35 ribu lebih. Sekarang tinggal 27 ribu lebih sedikit dan diperkirakan 10 tahun lagi tinggal 15 ribu. Kalau tidak ada tindakan nyata dari Pak Menteri Agama untuk merekrut kembali guru-guru agama Islam,” ucap Gus Ipul.