Kerja Sama BUMDes Bisa Dibangun Antar Desa Lintas Provinsi, Ini Syaratnya!

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan dalam konsultasi publik yang membahas tentang RPP BUMDes dan sosialisai Permendes Nomor 13 tahun 2020 dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se-provinsi Jawa Tengah

Jatimpost.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) bisa dilakukan antar Desa lintas Provinsi.

Namun kerjasama pembentukan BUMDesma antar desa tersebut bisa terjadi jika ada kesamaan kebutuhan dan potensi di masing-masing desa. “Dimungkinkan adanya BUMDesma yang dibangun antara desa di Jawa Tengah dengan desa di Nusa Tenggara Timur, dengan desa di Nusa Tenggara Barat, dengan desa di Aceh karena ada kesamaan potensi desa,” jelas Gus Menteri sapaan akrab Mendes PDTT.

Gus Menteri menjelaskan, dimungkinkan satu Desa memiliki puluhan BUMDesma hasil kerjasama antar Desa. “Dimungkinkan adanya BUMDesma yang dibangun antara desa di Jawa Tengah dengan desa di Nusa Tenggara Timur, dengan desa di Nusa Tenggara Barat, dengan desa di Aceh karena ada kesamaan potensi desa,” ungkap Gus Menteri

Selain kesamaan potensi, lanjut Gus Menteri, dimungkinkan adanya kerja sama BUMDesma yang dibangun lintas provinsi  adalah ketika supply and demand bisa tertangani dengan baik dari hasil kerja sama antar desa tersebut.

“Yang penting tetap di NKRI. Yang tidak mungkin terjadi adalah membangun BUMDesma antara Jawa Tengah dan Malaysia, itu yang nggak mungkin terjadi, karena sudah beda negara,” ucapnya.

Lebih lanjut Gus Menteri menjelaskan, ada dua faktor yang menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang ekskludif. Pertama adalah karena BUMDes berasaskan kekeluargaan dan bersifat gotong royong. Kedua, jumlah BUMDes tidak boleh melebihi jumlah Desa yang ada.

“Karena satu desa tidak boleh membuat BUMDes lebih dari satu,” ungkap Gus Menteri saat memberikan arahan dalam konsultasi publik yang membahas tentang RPP BUMDes  dan sosialisai Permendes Nomor 13 tahun 2020 dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se-provinsi Jawa Tengah, di hotel Patra Jasa Semarang, pada Selasa (27/10/20).

Oleh karena itu, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang BUMDes, Kemendes PDTT tidak membuat pasal yang mengatur tentang pembubaran BUMDes, yang ada hanya pasal pembekuan BUMDes.

Dengan demikian, lanjut Gus Menteri, kalau jumlah desa 74.593 desa, maka akan hanya ada 74.593 BUMDes.

“Tetapi BUMDesma jumlahnya boleh terserah. Melebihi jumlah desa boleh, berkali-kali lipat dari jumlah desa yang ada di Indonesia juga dimungkinkan. BUMDesMa didirikan minimal oleh dua desa atau lebih atau kerja sama antar desa,” Pungkas Gus Menteri. [*]