Fraksi PKB Jatim Khawatir Data Ganda Bantuan Menyebabkan Kekacauan Sosial Masyarakat

Jatimpost.com – Fraksi PKB Jawa Timur akan terus melakukan monitoring terhadap pendataan bantuan untuk warga terdampak sosial ekonomi akibat covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim dan kabupaten/kota. Monitoring tersebut dalam rangka untuk antisipasti terjadinya data ganda bantuan terhadap masyarakat. Sebab jika terjadi data ganda, dikhwatirkan dapat menyebabkan terjadinya kekecauan sosial atau konflik sosial di masyarakat.

Untuk itu, Ketua Fraksi PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi mendesak Pemerintah Provinsi Jatim untuk kembali mengeroksi dan mempertajam data yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga kebijakan alokasi anggaran kepada warga terdapak tidak tumpang tindih dan terjadi data ganda penerima bantuan.

“Sebab itu, Fraksi PKB mengawal ketat agar kebutuhan tersebut tidak tumpang tindih,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memutuskan anggaran untuk penanganan penyebaran covid-19 dan bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat sebesar 2,38 T. Besar anggaran tersebut perlu diawasi bersama-sama agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Terlebih lagi, kata Fauzan, pemerintah pusat sudah mulai mendistribusikan bantuan langsungnya seperti PKH, bantuan melalui kartu pra-kerja, dan bantuan dari dana desa.Sehingga dibutuhkan singkronisasi data bantuan yang dimiliki setiap level pemerintahan.

“Jika tidak dilakukan pendataan secara maksimal akan berpotensi bantuan tersebut ganda,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengingatkan kepada satuan gugus tugas Covid 19 agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melenceng dari SE KPK  11/2020. Surat edaran terserbut memberi arahan dan aturan hukum penggunaan dana bantuan sesuai  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jatim dan kabupaten/kota untuk segera menyiapkan fasilitas layanan pengaduan agar mereka yang harusnya berhak mendapatkan bantuan bisa didata dan masuk ke data terupdate. “Jadi jangan sampai yang layak mendapat bantuan terlewati, dan yang tidak berhak malah diberi,” ujar politisi PKB Jawa Timur itu.