F-PKB DPR RI Selesaikan RUU LPKP

142

Jakarta, Jatimpost.com – RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) akan segera masuk dalam tahapan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. RUU yang pertama kali diisiasi oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI itu saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017.

Ketua FPKB DPR RI Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draft RUU LPKP tersebut.

“Setelah melalui kajian yang panjang dan mendalam, saat ini kami telah menyelesaikan naskah akademik dan draft RUU ini,” kata Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Dia menambahkan bahwa sudah ada tim yang turun ke daerah untuk menyerap aspirasi dari konstituen, khususnya kalangan pelaku pendidikan madrasah dan pondok pesantren.

Bahkan FPKB juga mengirimkan Tenaga Ahli dalam tim penyusun RUU di Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI. Dalam minggu ini FPKB akan menyerahkan NA dan draft RUU ke Badan Legislasi.

“Minggu ini akan kami serahkan ke Baleg” tegas politisi perempuan dari PKB itu. Pihaknya berharap Baleg segera mengagendakan untuk melakukan pembahasan dan menetapkan RUU tersebut sebagai RUU inisiatif DPR RI.

Sekretaris FPKB H. Cucun A. Syamsurijal juga turut andil dalam memuluskan rencana RUU LPKP dengan melobi dan berkoordinasi dengan anggota fraksi lain di DPR untuk mendukung terealisasinya RUU tersebut.

“Kami sudah mengajak bicara hampir semua fraksi, dan alhamdulillah gayung bersambut. Teman-teman fraksi lain telah menyambut positif,” kata Cucun kepada wartawan.

Pembentukan legislasi yang mengatur pendidikan keagamaan dan pondok pesantren ini menurutnya sangat strategis. Hal ini karena pendidikan keagamaan dan pondok pesantren sangat penting dalam upaya penguatan pendidikan karakter dan nasionalisme. “Pembentukan RUU ini juga penting untuk menyambut Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter,” tegas anggota DPR RI yang juga Ketua Umum DKN Garda Bangsa ini.

Ditemui secara terpisah, anggota Baleg DPR RI H. Taufiq R Abdullah menegaskan bahwa dirinya siap mengawal RUU ini sampai tuntas. Saat ini, menurut Taufiq, Baleg telah menyepakati RUU LPKP ini menjadi RUU Prioritas Tahun 2017. Selanjutnya Baleg akan segera mengagendakan pembahasannya dengan tahapan sesuai ketentuan, yakni diawali penjelasan pengusul, harmonisasi dan seterusnya hingga pengambilan keputusan sebagai RUU inisiatif DPR. [awh]