Bak Pengamat Politik, PKB Pertanyakan Netralitas Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar

Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Fauzan Fuadi

Jatimpost.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan soal netralitas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Solahuddin usai mengomentari pelaksanaan debat kandidat putaran pertama yang diikuti oleh pasangan Rijanto-Marhaenis Urip Widodo dan Rini Syarifa – Rahmat Santoso. Sebagaimana yang dilansir oleh detik.com, Senin 02 November 2020, Abdul Hakam mengatakan proses jalannya debat kandidat berjalan kaku karena terpaku pada kerpekan yang dibawa oleh calon.

“Debat pertama itu terkesan kaku. Mungkin karena paslon membawa kerpekan. Jadi mereka terpaku pada materi tulisan dan kurang bebas mengeksplorasi visi misi yang diusungnya,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Solahuddin, saat menyampaikan beberapa evaluasi terkait debat publik Pilbup Blitar pada 24 Oktober lalu kepada detikcom, Senin (2/11/2020).
“Saya merasa akan lebih baik jika paslon tanpa membawa repekan. Kemarin ada suara-suara di medsos komentar warga kabupaten soal itu. Kedua paslon masing-masing membawa repekan sih. Mungkin tanpa ada repekan, paslon bisa bebas menyampaikan gagasannya sehingga debat lebih hidup,” imbuhnya.

Komentar dengan dalih evaluasi pelaksanaan debat kandidat yang diselenggaran oleh KPU Kab Blitar tersebut oleh politisi PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi dinilai tendesius terhadap salah satu calon. Evaluasi yang diberikan oleh Ketua Bawaslu Kab Blitar tersebut cenderung memberikan penilaian terhadap calon bupati dan wakil bupati, seakan menggiring opini bahwa calon bupati dan wakil bupati yang membawa teks belum matang akan visi misinya.

“Bawaslu itu tidak ada kewenangan mengomentari content debat, content debat itu diluar tupoksinya. Kalau mau mengomentari content debat, harusnya tidak jadi bawaslu, tapi jadi pengamat politik saja,” ungkap Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur itu.

Lebih lanjut, Fauzan mempertanyakan netralitas dari Bawaslu Kabupaten Blitar dalam proses pelaksanaan Pilkada. Sebab komentar yang diberikan tersebut menunjukkan bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar berpihak kepada salah satu calon.
Untuk menjaga netralitas Bawaslu Kabupaten Blitar, Fauzan menginstruksikan Garda Bangsa Kabupaten Blitar untuk melaporkan Ketua Bawaslu Kab. Blitar ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Selain itu, ia juga memerintahkan Lakumham DPW PKB Jatim untuk membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraa Pemilu (DKPP) RI.