Anik Maslachah Minta Mobil PCR Test Jatim Diprioritaskan untuk Semua Kabupaten/Kota yang Tak Memiliki Lab PCR

Jatimpost.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan gugus tugas Jawa Timur untuk meprioritaskan mobil PCR Test bantuan dari pusat agar diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang tidak memiliki lab PCR dan jumlah pasien covid-19 naik. Hal tersebut disampaikan oleh Anik Usai melakukan sidak ke rusunawa UIN Tulungagung yang menjadi tempat isolasi pasien covid-19, Minggu (31/5/2020).

Sidak yang ditemani oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih dan Pimpinan DPRD Tulungagung Adib Makarim itu, Anik berdiskusi dengan petugas medis rusunawa. Dari hasil diskusi diketahi bahwa RSUD Tulungagung ternyata tidak memiliki lab PCR untuk melakukan tes pendeksian covid-19 pada seseorang.

Sebab itu, Politisi PKB Jawa Timur itu meminta Pemprov Jawa Timur untuk kembali mengirimkan mobil PCR Test yang beberapa hari yang lalu digunakan di Tulungagung. “Kemarin mobil PCR yang dikirimkan kesini (Tulungagung) sempat rame di media dan terpaksa ditarik kembali untuk kebutuhan Surabaya. Dan ternyata Surabaya sudah memiliki 6 lab PCR dan ditambah lagi 2 mobil PCR dari BIN,” ujarnya.

Karena mobil PCR yang ada di Surabaya adalah milik Pemprov Jatim yang berasal dari bantuan pusat, Anik sangat berharap mobil tersebut bisa diprioritaskan untuk diperbantukan ke daerah-daerah lain yang memiliki kurva kenaikan jumlah pasien positif covid-19 seperti Tulungagung. “Saya kira 38 kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki hak yang sama lah terhadap mobil PCR itu. Kebermanfaatnya juga sama, untuk melakukan PCR test terhadap pasien,” katanya.

Berdasarkan data dari Pemprov Jatim, jumlah PDP di Tulungagung sebanyak 593 orang dan ODP 1207 orang, sedangkan yang positif 64 orang. “Tulungangung sangat membutuhkan alat PCR Test untuk melakukan indentifikasi,” sambungnya.

Anik menyampaikan bahwa RSUD Tulungagung sudah membeli alat PCR Test namun belum bisa digunakan karena terkenda ijin legalitas dari pemerintah pusat. Sebab itu, ia akan berkoordinasi dengan gugus tugas Jatim agar ijin alat PCR Test bisa diterbitkan dan RSUD bisa melakukan tes secara maksimal.