Anggota Komisi E Jatim Khawatir Sekolah Daring Bisa Reduksi Pembentukan Karakter Building Santri

Jatimpost.com – Masa pandemi covid-19 mengharuskan sekolah yang sebelumnya tatap muka harus beralih ke daring. Hal ini untuk mencegah penularan virus Corona saat proses belajar mengajar secara offline atau muka.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan V (Jember-Lumajang), Umi Zahrok mengatakan, wabah virus Corona ditetapkan oleh badan kesehatan dunia, WHO sebagai pandemi global. Mengingat virus ini menyebar hampir ke seluruh negara dunia pada tahun 2020 dan melumpuhkan seluruh sendi kehidupan. 

Umi Zahrok menyebut, dengan adanya pandemi covid-19, hampir seluruh sektor terdampak dengan kondisi ini. Mulai dari geliat ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Untuk bidang pendidikan, fase pertama memasuki masa dan puncak pandemi di Indonesia Bulan April, Mei, hingga Juni. Dimana sekolah dilakukan dengan pola belajar di rumah secara daring dengan pendampingan orang tua.

“Pada fase kedua bulan Juli, Agustus sampai sekarang ketika gugus tugas mengumumkan menuju kehidupan baru (new normal) untuk tingkat Pendidikan Dasar masih harus belajar di rumah dengan pola daring menggunakan akses internet,” katanya. 

Sementara pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah mulai masuk belajar dengan tatap muka, meskipun dibatasi jumlah muridnya. Sekolah tatap muka ini harus menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, cek suhu tubuh serta jaga jarak aman.
 
Ia menjelaskan, yang menjadi problem sekolah secara daring adalah pendidikan di pondok pesantren. Karena proses belajar mengajar di Pesatren bukan semata-mata transformasi ilmu antara para guru dan murid. Namun pendidikan di ponpes terdapat tradisi kuat pembentukan karakter building, yakni kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Hal ini untuk menciptakan akhlaqul karimah yang menitis  ketauladanan Kyai ke santrinya.  

“Ya bisa saja pesantren beradaptasi dengan cara baru yang ditandai dengan teknologi komunikasi dan informasi. Karena pesantren mampu merespon tuntutan pengetahuan revolusi industri 4.0 dimana semua sektor kehidupan melalui digitalisai,” ungkapnya.

Politisi asal PKB ini menegaskan, yang menjadi kekhawatiran jika sekolah dilakukan secara online terus menerus akan terjadi reduksi atau penyumbatan dalam pembentukan karakter building.

Umi Zahrok menerangkan, dalam pesantren ada pembiasaan (ta’wid). Dimana seluruh santri harus menjalani proses kehidupan yang berulang dan berkesinambungan dengan konstan dan tertib. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi.

“Santri menjalani rutinitas kehidupan di pesantren dengan irama yang hampir sama, asrama-masjid-ruang kelas,” tambahnya.

Menurutnya, yang paling ditekankan oleh pesantren kepada santri-santrinya adalah membiasakan mereka untuk tertib ibadah dan tertib bahasa. Santri baru biasanya menjalani proses adaptasi dengan rutinitas kehidupan pesantren selam 3-6 bulan pertama. 

“Kalau proses belajar dari rumah ini diperpanjang, maka pembiasaan tertib ibadah baik yang fardhu maupun yang sunnah dapat dipastikan ambyar. Karena pendidikan karakter yang berusaha dibangun oleh pesantren dengan pembiasaan tersebut adalah kedisiplinan, kepercayaan diri, dan kontinuitas dalam berkegiatan,” paparnya.

Jika sebuah pesantren tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk apapun, baik formal maupun non formal. Maka sebenarnya rutinitas santri dalam menjalani aktivitas yang berkesinambungan setiap hari tersebut sudah dapat disebut sebagai proses pendidikan yang berbasis pada pembentukan karakter santri.

“Saya sebagai anggota Fraksi PKB yang secara ideologis historis dengan Nadhatul ‘Ulama ibarat ‘al Itthadu wal wahdah’ maka mengetuk hati Pemerintah untuk segera menerapkan UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dimana dalam konsiderannya telah mencantumkan komitmen untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” paparnya.

Umi Zahrok menilai diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan pesantren. Mengingat di musim pandemi Covid-19 ini memerlukan dukungan sarana prasarana untuk penerapan protokol kesehatan dan recovery dampak sosial, ekonomi para santri, serta keluarga santri serta lembaga Pesantren. 

Ia menyebut bahwa kebijakan Pemprov Jawa Timur sesungguhnya telah menempatkan peran pesantren pada posisi strategis sebagai salah satu role model pendidikan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama DPRD Jatim telah berupaya merealisasikan program Nawa Bhakti Satya ‘Jatim Cerdas dan Sehat. Diantaranya penguatan Bosda Madin, bantuan operasional Madrasah Diniyah, memberikan akses pendidikan berbasis Pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak yatim, anak piatu dan masyarakat kurang mampu. 

“Demikian pula bidang kesehatan untuk santri ada program ‘Santri Jatim Sehat dan Berkah’ (Sajadah) yakni pendampingan dan pemberian program lingkungan santri sehat adanya Postkestren supaya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) apalagi masa pendemi ini bisa tercapai,” terangnya.

Umi Zahrok mengapresiasi dan berterima kasih kepada segenap stakeholders, terutama para pemangku pesantren. Mengingat selama menghadapi ‘New Normal’ mada pandemi covid-19 ini telah secara mandiri dan responsif menerapkam protokol kesehatan demi berlangsungnya proses belajar mengajar tatap muka. Dengan begitu, tradisi dan pola belajar mengajar berbasis kitab kuning sebagai  khazanah keilmuan terus terjaga dengan baik. 

Begitu juga halnya, kesiapan pesantren didukung secara vertikal telah memiliki panduan dari kementerian Agama RI tentang pengaturan pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah atau dinas kesehatan setempat. 

Koordinasi bertujuan memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari Covid-19 dan memenuhi standar protokol Kesehatan. Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah.