Achmad Amir Aslichin Kritik Pengelolaan Dana Covid-19 yang Terkesan Tumpang Tindih

Sidoarjo – Anggota DPRD Fraksi PKB Jawa Timur, Achmad Amir Aslichin mengkritik pola pengelolaan anggaran untuk Covid-19 yang terkesan tumpang tindih. Sehingga, pengelolaan dana yang diambilkan dari APBD sebesar 6,8 persen tersebut dirasakan kurang tepat sasaran dan merata.

Salah satunya, menurut Mas Iin, terkait porsi pengadaan dan penyaluran masker kepada warga yang terdampak Covid-19.

“Pemprov dan Pemkab/Pemkot membagi-bagikan masker dan sembako ke para pengguna jalan. Ini bisa jadi ironis. Yang nuruti himbauan stay at home dan work from home akan mendapatkan jatah masker dan sembako cuma dari Pemdes saja, sedangkan yang tidak mengindahkan himbauan (yang keluyuran di jalan) bisa mendapatkan 2 atau lebih,” kata Mas Iin saat ditemui usai melakukan jaring aspirasi dengan beberapa lurah dan pegiat UMKM di Sidoarjo, Selasa (21/4/2020).

Termasuk, lanjut Mas Iin, pelalu ekonomi yang mendapat berkah dana Covid-19 juga kurang proporsional. Sebab, masih banyak pelaku usaha mikro lainnya yang belum mendapat tunjangan dari pemerintah provinsi maupun daerah.

“Pelaku ekonomi yang mendapatkan berkah dana Covid-19 adalah para pengusaha (menengah-besar) dan bahkan ada yang bukan warga Pemkot/Pemkab setempat,” tambahnya.

Dengan adanya tumpang tindih tersebut, Mas Iin khawatir jika dana sebesar tersebut tidak menyentuh kepada warga yang memang membutuhkan.

“Potensi tidak tepat sasaran dan tidak efektif penggunaan dana tersebut adalah sangat besar karena Pemprov dan Pemkab/Pemkot tidak tahu persis jumlah warga desa yang terdampak,” jelasnya.

“Terkesan boros karena pengadaannya tanpa melalui proses lelang dan tidak ada standar harga yang baku, sehingga penyelewengannya sangatlah mudah untuk dilakukan,” timpalnya.

Untuk itu, Founder Sidoarjo Bisa tersebut menganjurkan Pemkab/Pemkot untuk pengelolaan dan pengawasan dana Covid-19 langsung dikelola oleh pemerintah desa.

“Kemampuan pengawasan oleh DPRD sangatlah terbatas meski dibentuk pansus ataupun panja. Hal ini sangat beda bila desa yang melakukan pengawasannya karena banyak sekali warga yang bisa mengawasi secara langsung, sehingga lurah dan perangkat tidak bisa bermain-main,” pungkasnya.